Bupati Karimun Kejar Dana Pusat

Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Karimun (Kepri.info) – Sejak dilantik menjadi Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada 23 Maret 2016, Aunur Rafiq bersama Wakil Bupati Anwar Hasyim  dihadapkan dengan persoalan defisit anggaran.

Kondisi itu memaksa sepasang pemimpin eksekutif hasil pilkada 2015 itu bekerja ekstra keras guna merealisasikan visi, misi dan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Aunur Rafiq mengakui pada tahun pertama masa jabatannya harus “memutar otak” dan mengenyampingkan rasa lelah dalam mengatasi defisit anggaran pascapenurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat.

“Kami beberapa kali bolak-balik ke Jakarta mengejar dana pusat, antara lain dengan menemui Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri, juga ke Kementerian Perhubungan dan kementerian-kementarian lain untuk lobi-lobi agar beberapa proyek infrastruktur, terutama kemaritiman dan investasi, dianggarkan tahun depan,” tuturnya.

Bantuan penganggaran dari pusat sangat ia harapkan di tengah kondisi anggaran yang terbatas.

Dia juga mengharapkan agar pemerintah pusat melanjutkan pengerjaan proyek fisik yang didanai pemerintah pusat namun belum selesai seratus persen.

Dicontohkannya, program prioritas penuntasan krisis air di Pulau Karimun Besar. Saat ini proyek pembangunan instalasi air bersih dari Waduk Pongkar yang dikoneksikan dengan Waduk Bati dan Sentani sedang dikerjakan melalui Satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kami menargetkan perluasan jangkauan pelayanan air bersih hingga 2018,” tuturnya.

Lobi-lobi ke pusat yang dilakukannya, menunjukkan titik terang, antara lain adanya dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang belum selesai, di antaranya pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Malarko yang telah dikerjakan sejak 2008 dan menghabiskan anggaran APBN sekitar Rp240 miliar.

Kemudian, peningkatan sarana prasarana dan kapasitas Pelabuhan Kargo Parit Rempak yang merupakan pelabuhan pendukung kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau “free trade zone” (FTZ).

Pelabuhan Parit Rempak diproyeksikan akan menggantikan Pelabuhan Bongkar Muat Taman Bunga yang sudah tidak layak dijadikan sebagai pelabuhan bongkar muat.

“Pelabuhan Taman Bunga akan kami relokasi ke Parit Rempak, begitu juga pelabuhan domestik dan internasional ke pelabuhan di Coastal Area, persisnya di Tanjungpenagak yang akan dibangun oleh Panbil Group,” katanya.

Kemudian, program prioritas lain adalah mewujudkan Bandara Bati, Kecamatan Tebing sebagai bandara komersial, minimal dapat didarati pesawat Fokker.

“Itulah beberapa program yang kami janjikan kepada masyarakat. Kami mohon dukungan semua komponen masyarakat agar Karimun menjadi lebih maju, dan sesuai visi dan misi kami. Karimun kami arahkan menjadi kota industri, dan kota jasa kemaritiman,” tuturnya.

Untuk mewujudkan semua itu, kata dia, pemkab membutuhkan dukungan anggaran dari pusat.

“Kami juga akan bahas proyek-proyek yang dengan dana pusat per sektor, sehingga penggunaan dana pusat bisa maksimal, terutama untuk proyek sektor kemaritiman, investasi, air bersih dan listrik di pulau-pulau (luar Pulau Karimun Besar),” kata Aunur yang pada dua kali periode Bupati Karimun Nurdin Basirun, menempati posisi  wakil bupati.

 

Sumber: antara

kepri.info

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *