* Gubernur Ansar dan Kepala BNPB Bertemu di Hang Nadim
Pertemuan antara Gubernur H. Ansar Ahmad dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo memberi harapan Kepri dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pusat akan berkoordinasi untuk membuka pintu masuk selain Kepri. Juga berkoordinasi dengan Kedutaan di Malaysia dan Singapura. Serta menyarankan pembentukan Satgas Pemulangan PMI di daerah yang melibatkan TNI Polri.
“Satgas akan dibentuk,” kata Gubernur Ansar usai Rapat Penanganan Covid-19 dan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia/ Warga Negera Indonesia di Bandara Hang Nadim, Senin (19/4) petang.
Gubernur Ansar memastikan Kepri akan membentuk Satuan Tugas penanganan PMI yang pulang ke tanah air melalui Kota Batam dan Tanjungpinang, demi meminimalkan potensi penularan Covid-19. Penanganan PMI mulai dari tiba di Kepri hingga kembali ke daerah asal akan dipersiapkan dengan baik. Kepri akan siapkan mulai dari hulu ke hilir. Mereka tidak boleh pakai angkutan umum, akan disediakan bus.
Selain itu, Gubernur Ansar juga menyatakan akan memenuhi ketentuan Kementerian Kesehatan mengenai rencana pemulangan PMI, yaitu harus melalui dua kali tes usap PCR dan karantina selama lima hari.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai rencana pemulangan PMI ke daerah masing-masing. Karena Gubernur Ansar memang minta dukungan moda transportasi untuk memulangkan PMI ke daerah tujuan akhir terutama ke Jawa Tengah, Jawa Timut, NTB, NTT dan Bali. Hal ini guna memastikan mereka bisa segera sampai ke daerah tujuan akhir, terutama mengantisipasi kebijakan pelarangan mudik lebaran nanti.
Pembentukan Satgas, pemenuhan waktu karantina dan tes usap PCR serta rencana pemulangan PMI itu merupakan saran yang diberikan Kepala BNPB Doni Monardo dalam rapat itu.
Dalam pertemuan itu, Doni Monardo memastikan pihaknya akan secara aktif melalukan koordinasi dengan semua pihak di daerah terutama yang wilayahnya bisa menjadi pintu masuk kepulangan PMI. Doni akan bicara dan melakukan koordinasi guna menyelesaikan persoalan PMI ini.
“Saya akan berbicara langsung dengan Pemerintah Daerah Riau dan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara. Kedua daerah ini, harus kita integrasikan agar ada cara pandang sama, dalam rangka menyelesaikan permasalahan pemulangan pekerja migran,” kata Doni.
Kepala Satgas BNPB juga meminta, penanganan PMI harus dilakukan sesuai prosedur. Begitu mereka tiba, langsung dilakukan RT-PCR test. Selanjutnya mereka harus menjalani karantina selama lima hari di lokasi yang telah ditentukan. Selang lima hari, dilakukan kembali RT-PCR test kali kedua. Bila hasil test negatif, mereka dikembalikan ke daerah tujuan lanjutan atau tujuan akhir. Adapun yang positif dikirim ke RSKI Galang di Batam.
BNPB juga telah berkoordinasi dengan Duta Besar Malaysia dan Konjen Singapura untuk makin aktif meminta PMI tidak serta merta kembali ke Indonesia terlebih dahulu, terkait momen Idul Fitri nanti. Pun dengan pengawasan yang makin ketat, terkait pelaksanaan dokumen RT- PCR antigen yang dibawa PMI.
“Mereka harus memastikan pelaksanan RT-PCR test yang dilakukan sudah benar dan sesuai prosedur, ” tegasnya.
Kepala BNPB menyarankan Satgas dibentuk dengan diketuai Wali Kota setempat. Satgas mesti didukung berbagai unsur gabungan, di antaranya dari perwakilan dari Kementerian Kesehatan, kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Polri.
“TNI dan Polri ikut menjadi bagian utama Satgas. Daerah secepatnya mengajukan anggaran logistik ke pusat,” kata Doni.
Kepri memang dihadapkan pada persoalan serius, terutama logistik untuk operasional para pekerja migran. PMI yang masuk dengan membawa sejumlah persoalan. Terutama menyangkut dokumen kesehatan antigen RT-PCR test. Hasil rapid antigen yang mereka bawa sebelumnya negatif, tapi saat diperiksa ulang hasilnya positif. Ini makin jadi tambahan permasalahan di daerah.
Sejauh ini PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri sejak dilakukan pemulangan pada 18 Maret 2020 sampai 14 April 2021 sebanyak 74,198 orang. Terbanyak masuk melalui Kota Batam sebagai PMI regular. Selebihnya melalui Kota Tanjungpinang sebagai PMI yang deportasi dari negara Malaysia dan sebagian dari Singapura.
“Ini akan terus berlanjut, seiring kebijakan rekalibrasi Pemerintah Malaysia guna memberi kemudahan pekerja migran kembali ke negaranya,” kata Gubernur Ansar.
Sepanjang 2021, sudah 14.308 PMI yang kembali melalui Kepri. Dari jumlah itu, 190 di antaranya terkonfirmasi positif setelah tiba di Kepri.
