TANJUNGPINANG, Kepri.info – Upaya menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Provinsi Kepulauan Riau digesa dalam kegiatan: “Lokakarya Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut” digelar di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (22/07/2025).
Perlindungan Ekosistem Karbon Biru seperti hutan bakau (mangrove) dan padang lamun menjadi salah satu fokus utama pembahasan.
Lokakarya dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura yang sekaligus membuka kegiatan diselenggarakan oleh Konservasi Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri ini.
Kegiatan diikuti oleh 90 peserta yang terdiri dari perwakilan dinas terkait Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota, para Camat dan Lurah dari kawasan konservasi Pulau Bintan, akademisi dari perguruan tinggi di Kepri, pelaku usaha pariwisata di wilayah konservasi Timur Pulau Bintan, serta mitra pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Selain menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kepri, kegiatan ini juga bertujuan untuk memetakan aktor-aktor kunci, mengidentifikasi inisiatif dan kesenjangan program, serta merumuskan langkah kolaboratif berkelanjutan di kawasan konservasi, khususnya Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menyampaikan apresiasi kepada Konservasi Indonesia atas terselenggaranya kegiatan ini.
Ia menekankan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak sangat penting dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
“Kami berharap acara ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi,” ujar Nyanyang.
Wakil Gubernur juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kepri telah mengalokasikan ruang laut seluas 2.981.939,76 hektar untuk kawasan konservasi yang tersebar di enam wilayah: tiga di antaranya telah ditetapkan secara resmi, termasuk TWP Timur Pulau Bintan yang memiliki luas 138.561,42 hektar.
“Penetapan kawasan konservasi ini tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, tapi juga membuka peluang ekonomi yang lestari, seperti pariwisata berbasis konservasi,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk masyarakat lokal dan pelaku usaha.
“Ekosistem seperti terumbu karang dan lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomi. Karena itu, sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga dan memanfaatkan kawasan ini secara berkelanjutan,” tutupnya. (Redaksi/rilis)
