oleh

Bupati Natuna Sambut Kunjungan Presiden di Perbatasan

Natuna (info.kepri) – Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (08/01/2020) siang.

Presiden beserta rombongan tiba di Bandara Lanud Raden Sadjad Ranai, dengan menggunakan pesawat khusus Kepresidenan, berlogo Republik Indonesia.

Setibanya di Ranai, Presiden Joko Widodo beserta rombongan langsung menuju ke Pelabuhan Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, untuk melakukan pemantauan langsung terhadap keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disalah satu daerah perbatasan tersebut.

Presiden pun menyempatkan diri untuk bertatap muka dengan para nelayan yang ada di Kabupaten Natuna.

Setelah itu, rombongan langsung menuju ke Kantor Bupati Natuna, di Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, untuk bertemu dengan masyarakat sekaligus membagikan sertifikat tanah gratis secara simbolis.

Dalam sambutannya Presiden menegaskan, bahwa pemberian sertifikat tanah gratis ini, untuk membuktikan bahwa tanah yang ada di Kabupaten Natuna, resmi milik masyarakat Indonesia. Baik secara defacto maupun dejure, Kabupaten Natuna adalah milik Pemerintah Negara Indonesia.

Joko Widodo mengatakan, bahwa ada sebanyak 41.628 bidang tanah yang telah dilakukan pencatatan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna. Namun baru sekitar 26.700 yang telah selesai sertifikatnya, dan siap untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak atas tanah tersebut.

Presiden berpesan agar masyarakat menjaga dengan baik sertifikat tanah yang telah mereka terima, sehingga bisa menjadi bukti hak sepenuhnya atas tanah mereka sendiri. Beliau juga meminta agar sertifikat tanah tersebut disimpan dengan baik dan difotocopy. Sehingga jika terjadi kerusakan maupun hilang, akan mudah mengurus kembali sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat.

Sementara itu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra, mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat telah menargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah milik rakyat Indonesia sudah bersertifikat resmi.

Surya Tjandra pun mengaku ingin kembali berkunjung ke Kabupaten Natuna, guna meninjau pencatatan bidang tanah milik masyarakat yang ada dibeberapa Pulau disekitar Kabupaten Natuna.

Wakil Menteri itupun menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Natuna, dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Pusat, yang telah bersedia berkunjung dan memperhatikan masyarakat Natuna.

Hamid Rizal juga berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat tanah gratis, agar menjaga sertifikat tanah tersebut dengan sebaik mungkin, supaya dapat diwariskan kepada anak cucu secara turun temurun. Artinya Bupati tidak ingin tanah masyarakat yang telah bersertifikat tersebut dijual, jika tidak ada keperluan yang mendesak. (Gabe)

Komentar