oleh

Bupati Natuna Terima Kunjungan Dua Konsulat Australia, Bahas Strategis Wilayah

Bupati Natuna Wan Siswandi didampingi Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda dan beberapa jajaran OPD menerima kedatangan dua konsulat asal negara Australia di Ruang Kerja Bupati Natuna.

 

NATUNA, Kepri.info – Bupati Natuna Wan Siswandi didampingi Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda dan beberapa jajaran OPD menerima kedatangan dua konsulat asal negara Australia di Ruang Kerja Bupati Natuna. Selasa, (28/2).

Dalam pertemuan tersebut, kedua konsulat yakni, Mr. Tim Stapleton, Minister Counsellor Economic, Investment and Infrastructure dan Ms Sarah Wilis, Counsellor Political yang didampingi Ms Hanny Kusumanigtiyas, Person in charge ini, bersilahturahmi sekaligus mencari informasi tentang kondisi geografis wilayah Natuna selatan.

Terutama tentang aktivitas kehidupan masyarakat kepulauan yang dominan melaut sebagai nelayan, kedua konsulat dari bidang ekonomi dan politik ini, ingin memerlukan informasi resmi dari pemerintah setempat, bagaimana tantangan yang kerap dihadapi masyarakat nelayan Natuna diperairan lepas dan berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga di asia.

Mereka mendapati banyak pemberitaan bahwasannya, nelayan Natuna kerap bersengketa dengan nelayan kapal ikan asing diwilayah perairan Indonesia, terutama zona Laut China Selatan (LCS) yang kini berganti nama Laut Natuna Utara di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia.

Disisi lain juga dipertanyakan, bagaiman sistem pertahanan dan pola pengamanan laut yang dilakukan lembaga pengamanan perairan seperti Bakamla (Badan Keamanan Laut).

Dalam kesempatan itu, Wan Siswandi menyambut baik kedatangan dua konsulat Australia beserta tenaga pendamping dari Warga Negara Indonesia ini, lima pilar percepatan pembangunan yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo, diantaranya sector, Pariwisata, Pertahanan keamanan, Industri Migas, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.

Bupati menambahkan, saat ini pemerintah daerah tengah berbenah melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di pulau-pulau tingkat kecamatan dan desa untuk mensejahterakan ekonomi masyarakatnya. (*).

Komentar