oleh

Fraksi PKS Soroti Belanja Rutin Rp.1,997 T di Ranperda APBD Kepri 2020

-Parlemen-21169 views
Rapat Paripurna pandangan Fraksi DPRD terhadap Nota keuangan Ranperda APBD 2020 di DPRD Kepri.
Rapat Paripurna pandangan Fraksi DPRD terhadap Nota keuangan Ranperda APBD 2020 di DPRD Kepri.

Tanjungpinang (kepri.info) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyorot Rp.1.997 Triliun anggaran belanja tidak langsung yang dihabiskan hanya untuk biaya rutin pegawai kantor OPD di Provinsi Kepri.

Sementara biaya langsung atau untuk pembangunan, dialokasikan hanya Rp 1,948 Triliun di APBD 2020 Kepri yang dinilai kurang produktif.

Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi PKS, Ing Iskandarsyah dalam paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan ranperda APBD 2020 di kantor DPRD Kepri,Rabu (20/11/2019).

Tidak produktifnya APBD 2020, menurut Iskandarsyah, dari total belanja Rp 3,945. Komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,997 atau 50,62 persen. Sedangkan, belanja langsung sebesar Rp 1,948 atau 49,38 persen.

“Dengan komponen belanja tidak langsung yang lebih besar daripada belanja langsung bisa dikatakan anggaran belanja diprioritaskan kepada belanja rutin,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hal tersebut seharusnya bisa ditelaah kembali. Karena, belanja daerah harus diprioritaskan untuk belanja produktif bukan kepada belanja rutin.

“Upaya ini harus dilakukan karena kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih dibawah rata-rata nasional, pada Triwulan 1 Tahun 2019 pada angka 4.76 sedangkan nasional 5,07 di TW 1 Tahun 2019,”ujarnya.

Selain itu, lanjut Iskandar, fraksi PKS menilai pada 2020 mendatang Pemprov Kepri harus mendorong peningkatan pendapatan APBD. Hal itu dikarenakan, melihat trend APBD Kepri yang terlalu berharap kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Betapa tidak, kenaikan APBD 2020 dari APBD-P 2019 hanya sebesar Rp 112 miliar atau peningkatan 2,92 %. Persentase tersebut dinilai masih terlalu kecil untuk membiayai pembangunan yang ada di Kepri.

Seharusnya trend kenaikan APBD Kepri di atas inflasi, sebesar 3,23 persen (Agustus 2019 terhadap 2018).”Oleh karena itu, Pemprov Kepri harus berusaha keras agar kenaikan APBD Kepri pertahun minimal di atas 5 persen,”harapnya.

Penulis: Ismail

Komentar

News Feed