oleh

Hamid Rizal Sampaikan Hasil Pertemuannya dengan Pemerintah Pusat Melalui Rapat

-Natuna-21206 views

 

Natuna (kepri.info) – Polemik WNI dari Wuhan RRT di observasi di Kabupaten Natuna akhirnya terang benderang setelah Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal melalui konfrensi pers menyampaikan hasil rapat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Kamis 06/02/2020 di Gedung Rapat Kantor Bupati Bukit Arai Kecamatan Bunguran Timur pukul 9 pagi.

Agenda tersebut untuk meluruskan informasi keliru dan aspirasi masyarakat Natuna yang di wakili Pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat dan tokoh Pemuda ,Selasa 04/02/2020 di Jakarta.

Pemerintah Daerah dan Pusat selama 2 hari di Jakarta bersama Kementrian Polhukam, Kemenkes, Mendagri dan Komisi 9 DPR RI membahas situasi dan keadaan Natuna atas kehadiran saudara-saudara kita dari Wuhan untuk di observasi.

“Kita telah sampaikan kegelisahan masyarakat dan aspirasinya agar masyarakat mendapat jaminan kesehatan seperti adanya pos kesehatan, Kementerian Kesehatan berkantor di Natuna serta fasilitas rumah sakit dibenahi, menambah tenaga medis agar kedepannya virus corona maupun dampak penyakit lainnya yang menggangu kesehatan warga Natuna dapat ditangani dengan baik.

Sehingga Pemerintah Daerah siap dalam segala aspek jika terjadi hal sama di kemudian hari dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga yang dilindungi Negara.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat sangat perduli dan siap melindungi warga Natuna dari aspek kesehatan dan keamanan, hanya kekisruhan ditengah masyarakat terjadi akibat keterlambatan informasi.

Kedepannya kita akan satu pintu menyampaikan informasi, terutama kawan-kawan media agar dapat mengantisipasi berita hoax ataupun berita keliru seperti di medsos sehingga tidak menimbulkan kerancuan informasi yang membuat masyarakat gaduh, ucap Hamid.

Memang ada satu keinginan masyarakat Natuna yang tidak bisa dikabulkan Pemerintah Pusat, berdasarkan aturan WHO, warga yang di observasi tidak diperbolehkan di kapal dibawa ketengah laut, apabila Pemerintah Pusat melaksanakannya, dinyatakan melanggar HAM, tutur Hamid.

Untuk saat ini Pemerintah Daerah telah berkordinasi dengan Dinas Kesehatan agar Puskesmas di berdayakan dengan baik dan siap secara pelayanan termasuk yang baru dibuat di Pantai Piwang.

Pemerintah Pusat juga sudah mendrop obat-obatan dan selalu berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, untuk itu masyarakat tidak perlu kwatir lagi, karena saudar-saudara kita yang di observasi aman dan sehat.

Percayalah, Pemerintah Pusat pasti membuat yang terbaik untuk kita semua serta sudah mengedukasi dampak yang ada, karna kita bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesi,pungkas Hamid.

Hadir dalam giat itu, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Wakil Ketua II DPRD Natuna Jarmin Sidik, Anggota DPRD Natuna, KNPI Natuna,MPC Pemuda Pancasila Natuna, Tokoh Masyarakat , Awak Media dan para undangan. (Gabe)

Komentar

News Feed