oleh

Jelang Pemilu, DPRD Tanjungpinang Gelar Rapat Bersama KPU dan Bawaslu

-Pinang-21118 views
Ketua Komisi I Maskur saat memimpin rapat bersama anggota DPRD yang lain bersama KPU dan Bawaslu Tanjungpinang

Tanjungpinang, kepri.info – Anggota DPRD Tanjungpinang, Maskur dalam pembukaan rapat mengatakan rapat yang digelar merupakan rapat pertama dengan komisioner KPU Tanjungpinang dan Bawaslu Tanjungpinang yang baru dilantik. Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 Maskur, Ginta, Ashadi Selayar, M Arif, Selasa (9/10).

Maskur mengatakan saat ini dengan adanya informasi perkembangan aturan baru di KPU sehingga banyak partai politik tidak terkejar untuk penerapan informasi perkembangan aturan di KPU. “Apakah mereka tidak menyiapkan aturan dari awal. Makanya kami tak mengerti dengan PKPU yang baru,” kata Maskur.

Anggota KPU Tanjungpinang, Andri Yudi memberikan seputar persoalan yang dihadapi KPU Saat ini. Yandri mengatakan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, pemilihan umum berinduk pada undang-undang tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari bawaslu dan kpu cukup bersinergi. “Tahapan pemilu mulai dari perencanaan. Cukup banyak aturan dan perubahan PKPU. Itu semua bagaimana untuk mengatur hak masyakarat bisa terjamin,” kata Andri.

Sejumlah anggota DPRD Tanjungpinang turut menghadiri rapat

Yandri mengatakan awalnya jumlah daftar pemilih sementara untuk Tanjungpinang sebanyak 144.727 pemilih. Kemudian dilakukan penyempurnaan lagi di Agustus menjadi 145.441 yang diteapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Harapan KPU, jumlah DPT itu tetap adanya. Ternyata sambung Yandri, terdapat perubahan dan ditetapkan lagi menjadi 145.068 pemilih. “Pada posisi sekarang ada lagi penyempurnaan berikutnya ditetapkan 11 november,” kata Yandri.

Perubahan itu semua untuk akomodir hak pilih masyarakat sehingga terlindungi. Tentu kata Yandri, ada beberapa tahapan dalam penyempurnaan. Data meninggal dan lain-lain direview lagi sehingga data sesuai riil di lapangan. Misalnya ada masyarakat yang sudah memiliki umur memilih tapi belum miliki KTP sehingga perlu dilakukan pendataan lagi.

Berkaitan dengan itu Oktober ini semua sekretariat dibuka posko untuk melindungi hak pilih baik yang belum terdaftar atau anomali disempurnakan lagi sampai 60 hari kedepan. Sehingga nanti 11 november data sudah akurat. Yandri juga menyampaikan ada beberapa kendala KPU yang dihadapi saat ini seperti halnya KPPS masih kurang paham sehingga nanti perlu dilaksanakan bintek, kurang sinergi pelaku kecamatan dan kelurahan (kpu dan bawaslu). KPU meminta DPRD memanage anggaran. Selain itu permasalahan lain yaitu terkait buku panduan kpps yang belum diturunkan). Perlengkapan linmas juga sejauh ini belum
lengkap dan ditambah kantor kpu masih menyewa ruko.

Perwakilan KPU dan Bawaslu Tanjungpinang memberikan masing-masing pendapat dalam rapat bersama DPRD Tanjungpinang

Sementara itu Muhamad Zaini perwakilan Bawaslu Tanjungpinang, mengatakan Bawaslu memastikan PKPU dilaksanakan dengan baik oleh KPU. Dalam konteks Bawaslu Tanjungpinang sudah melakukan proses tahap pengawasan, tahap pencalonan sehingga masyarakat mempunyai hak nya. Untuk tahapan DPT, bawaslu juga mengawasi sehingga bersih. Bawaslu juga menjaga hak pilih.

“Intinya kami suport KPU agar semua bersih. Kami juga dorong KPU untuk bisa akomodir masyarakat yang lakukan perekaman untuk ditetapkan DPT,” kata Zaini. Bawaslu juga sudah buka posko pengaduan masyarakat.
Untuk itu dalam kegiatan sosialisiasi selalu sampaikan ke masyarakat apa sudah mengecek daftar pemilih.

Bawaslu memiliki fokus sasaran tim kampanye seperri ASN, RT/RW. Bawaslu juga lakukan penggagasan materi isi kampanye sehingga bermartabat dan tidak ada kebencian baik yang tersebar di alat peraga kampanye maupun media sosial. Bawaslu juga melakukan penggagasan iklan kampanye penyiaran di media cetak,elektronik dan tv. Iklan kampanye baru bisa dilakukan 21 hari sebelum masa kampanye berakhir.

Bawaslu juga awasi politik uang. PKPU juga ada aturan terkait dana kampanye. Dalam PKPU disebutkan bahan kampanye paling mahal 60 ribu. Dalam PKPU juga sudah jelas bahwa pencetakan APK difasilitasi KPU dan partai politik. “Ada kesepakatan design yg harus diserahkan paling lambat 15 Oktober ke KPU,” kata Zaini.

Komentar

News Feed