Natuna (Kepri.Info) – Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna dan Anambas belum terealisasi, padahal sudah terlampau lama di gaungkan. Terlebih lagi kita menyikapi gejolak-gejolak situasi diwilayah Laut Cina Selatan (LCS), belum selesai sampai sekarang.
Bupati Natuna H.Abdul Hamid Rizal, beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan proposal kepada Presiden untuk pembentukan Provinsi Natuna lengkap dengan kajian Akademis.
Natuna merupakan wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan tujuh Negara tetangga dan menjadi salah satu sorotan dari pemerintah Pusat, karena Natuna adalah titik rawan konflik Negara Tetangga dan kandungan Sumber Daya Alamnya (SDM).
“Dari sektor Migas dan sektor Perikanan sangat melimpah dimana hasil bumi ini menjadi salah satu modal besar Daerah untuk dieksploitasi atau dieksplorasi,” ungkap Hamid Rizal.
Orang nomor satu di Kabupaten Natuna itu juga mengatakan, untuk demi menjaga keamanan di pulau terluar ini, pemeritah pusat perlu memperkuat Sektor Pertahanan dengan kehadiran TNI/Polri, demi menjaga warga Natuna dan kekayaan Alam agar tidak jatuh ke negara tetangga.
Sementara itu dalam kunjungannya ke Natuna bulan lalu, Ansar Ahmad, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan, Natuna saat ini memiliki Potensi yang besar, dibidang Minyak Bumi yang menjadi salah satu ladang Minyak Bumi terbesar di Indonesia.
“Dengan adanya kekayaan Alam yang terkandung Natuna sudah layak menjadi setingkat Provinsi, agar pengelolaan hasil Laut dan kekayaan yang terkandung didaerah ini bisa menjadi wewenang Natuna sendiri. Kita dukung Provinsi Natuna,” ucap Ansar Ahmad.
Dengan wacana pembentukan Provinsi Natuna dan Anambas, Warga Masyarakat Natuna sangat mendukung upaya perjuangan dari Pemerintah Daerah.
“Terbentuknya Provinsi jadi salah satu peluang besar untuk Lapangan Kerja dan dapat mengubah Perekonomian diwilayah Kabupaten Natuna, inilah harapan Warga Masyarakat Natuna,” ucap Warga Natuna, yang enggan disebutkan namanya. (gabe)