TANJUNGPINANG, Kepri.info – Mahasiswa Univeritasi Maritim Raja Ali Haji melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Satu Gurindam, Ismeth Abdullah, Dompak, Kota Tanjungpinang, Jum’at (25/7/2025).
Aksi tersebut bertujuan untuk mempertanyakan transparansi Kuliah Kerja Nyata 2025 Umrah yang diduga pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Umrah menutup informasi terkait dana KKN 2025.
Terlihat puluhan mahasiswa dari setiap fakultas memenuhi depan gedung tersebut dengan membawa spanduk putih bertulisan “Mosi tidak percaya kepada LPPM”.
Aksi tersebut di pimpin oleh Presiden Mahasiswa UMRAH, Randi Febriandi dan dampingi Wakil Presiden Mahasiswa Ide Jaya Waruwu.
Ide Jaya mengatakan bahwa pihak LPPM UMRAH akan menyampaikan keterbukaan terkait tranparansi anggaran tersebut.
“Berbicara juga mekanisme hari ini, pihak LPPM bersedia untuk melayani setiap permasalahan-permasalahan mekanisme pelaksanaan KKN,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LPPM Umrah, Wahyudin menyampaikan apresiasi atas aksi ujuk rasa yang dilakukan mahasiswa.
Dimana pihaknya menjelaskan bahwa selama ini LPPM selalu terbuka kepada mahasiswa dan telah melakukan sosialisasi mengenai KKN.
“Terus terang kita telah melakukan sosialisasi di tanggal 21 Juli 2025, dan itu semua sudah matang terus ditambah lagi kita sudah diskusikan secara bersama-sama dengan perwakilan BEM. Kemudian di grup WhatsApp oleh, kelompok, DPL, Ini semua jalur komunikasi sudah kita buka seperti itu,” jelasnya.
Ada enam point tuntutan kepada LPPM UMRAH yaitu:
1. Mendesak LPPM membuka ruang diskusi lagi secara terbuka antara LPPM dengan seluruh peserta KKN tanpa ada pihak lain yang membersamai dan menghentikan upaya pembukaman mahasiswa yang mempertanyakan pelaksanaan KKN di hari Sabtu (26/7/2025).
2. Mendesak Kepala LPPM untuk menyampaikan transparansi dan pengalokasian anggaran KKN secara terbuka kepada seluruh peserta KKN 2025 secara lengkap mulai dari penerimaan, pengeluaran, sampai sisa anggaran (atribut, transportasi, dan operasional).
3. Menuntut mekanisme pelaksanaan KKN yang jelas, tidak mendadak, dan tepat waktu agar tidak merugikan mahasiswa, dan penyelesaian segala bentuk permasalahan saat ini dilapangan.
4. Meminta kepada LPPM mengembalikann fungsi DPl sebagai penanggung jawab dan pendamping penuh setiap kelompok mulai dari pengantaran, pengawasan sampai dengan penjemputan agar mahasiswa mendapatkan arahan akademik dan advokasi jika terjadi persoalan dilapangan.
5. LPPM UMRAH segera klarifikasi dan meminta maaf atas tindakan tidak etis terhadap beberapa mahasiswa saat ingin berdiskusi Rabu, (23/7/2025).
6. Mendesak bersikap profesional dalam melayani mahasiswa, tidak mempersulit administrasi, tidak membentak, serta memberikan jawaban yang jelas. (Nzl)
