Menu ✖

Mode Gelap

Nasional

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Kasus Kouta Haji

badge-check


					mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat turun dari ruangan pemeriksaan penyidik KPK, Foto: hukum online.com Perbesar

mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat turun dari ruangan pemeriksaan penyidik KPK, Foto: hukum online.com

Kepri.info.Jakarta–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Sebagimana dikutip dari Anatara, Wakil Ketua KPK membenarkan penetapan tersangka mantan Menteri Agama.

“Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat, sebagimana dilansir dari Antara.

Walaupun demikian, Fitroh belum memberitahukan lebih lanjut mengenai tersangka kasus kuota haji, apakah hanya Yaqut seorang atau ada pihak-pihak lain.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengonfirmasi lembaga antirasuah sudah menetapkan tersangka kasus kuota haji.

“Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menghitung kerugian negara.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp.1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.(Antara).

Penulis: Eb

Redaktur: An

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Wujudkan Prajurit Profesional, Koarmada I Gelar Latihan Operasi Amfibi TA 2026

13 November 2026 - 16:18 WIB

Wujudkan Prajurit Profesional, Koarmada I Gelar Latihan Operasi Amfibi TA 2026

KRI Semarang-594 Siapkan 695 Personel untuk Latihan Operasi Amfibi

11 November 2026 - 14:55 WIB

KRI Semarang-594 Siapkan 695 Personel untuk Latihan Operasi Amfibi

Wujudkan Asta Cita, Kemnaker Dorong Dunia Usaha Buka Lebar Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

11 November 2026 - 12:38 WIB

Wujudkan Asta Cita, Kemnaker Dorong Dunia Usaha Buka Lebar Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Pahlawan 2026, Koarmada I Tanamkan Semangat Nasionalisme dan Pengabdian

10 November 2026 - 17:41 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Koarmada I Tanamkan Semangat Nasionalisme dan Pengabdian

Sarasehan di Batam, Rizki Faisal Bersama BNN Bahas: Perlukah Vape Dilarang Total di Indonesia?

7 November 2026 - 19:37 WIB

Sarasehan di Batam, Rizki Faisal Bersama BNN Bahas: Perlukah Vape Dilarang Total di Indonesia?
Trending di Nasional