Kepri.info – Sekdaprov H.TS. Arif Fadillah memimpin secara langsung Rapat Koordinasi Rencana Aksi Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama Lantai IV, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (11/01).
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Juramadi Esram, Kepala Badan Kesbang Lamidi, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kepri Tjetjep Yudiana, Perwakilan Forkompinda serta Perwakilan Kabupaten/Kota yang mengikuti melalui sambungan Virtual
Arif menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif guna meningkatkan kepercayaan Publik, mendorong penerimaan vaksinasi bagi kelompok sasaran serta untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
“Jangan sampai usaha serius Pemerintah untuk melawan virus ini, terkendala dengan berbagai informasi hoax yang berada di tengah masyarakat sehingga mereka menjadi enggan melakukan vaksinasi,” jelasnya.
Oleh karena itu dirinya menginstruksikan kepada semua stakeholder yang terkait, untuk bekerjasama memberikan informasi yang valid terkait vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat.
“Adalah tugas kita semua untuk melawan hoax di tengah masyarakat dan mendukung misi pemerintah untuk bersama melawan dan menghentikan penyebaran virus ini dengan vaksinasi,” katanya.
Untuk Dinas Kominfo dan Biro Humas Protokol dan Penghubung serta Dinas Kesehatan, Arif memberikan penekanan khusus untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya vaksin ini melalui berbagai saluran informasi.
“Bagikan informasi tentang vaksin ini secara masif, baik melalui kerjasama dengan TV/Radio, Koran, Website, Youtube, Instagram dan lainnya, agar masyarakat paham bahwa vaksin ini aman, efektif, halal dan bermanfaat sehingga mereka akan dengan sukarela untuk divaksinasi,” urainya.
Terkait Vaksin ini, Arif juga menyampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Halal untuk vaksin sinovac ini. Artinya mulai dari proses hingga kandungannya tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh agama. Sekarang tinggal menunggu izin dari BPOM.
“Mudah-mudahan Selasa (12/01) keluar izin dari BPOM. Selanjutnya kita tinggal menunggu teknis vaksinasi dari Kemenkes,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan M. Bisri pada kesempatan ini meluruskan pemberitaan yang beredar bahwa Vaksin merupakan lahan bisnis yang dimanfaatkan pemerintah karena membeli tanpa menunggu hasil uji tahap ketiganya selesai dengan sempurna.
“Vaksin ini jumlahnya terbatas, dan semua negara memesannya, oleh karena itu kita harus dengan segera memesannya. Jika tidak, kita tidak akan dapat vaksin dan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kasus covid-19 tanpa ada yang bisa menghentikan lajunya,” jelasnya.
