Bintan, kepri.info – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Gurindam laksanakan bimbingan teknis dan ujin sertifikasi keahlian tingkat dasar Pengadaan Barang atau Jasa Pemerinah (PBJP) kepada Aparatur Sipil Negara (AS) Kebupaten Bintan.
Bimtek ini di ikuti puluhan ASN dari OPD- OPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan
Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Gurindam Irmawati mengatakan, pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah, bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada ASN agar dapat memahami dan mampu mengimplementasikan terkait pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.
“Para ASN yang telah diberikan pembekalan nantinya dapat secara cermat dan mampu memahami setiap aturan dan tahapan demi tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ucapnya, Senin (25/2) di Kantor BKPSDM Kabupaten Bintan.
Irma sapaan akrabnya menjelaskan, setelah mendapat Bimtek ini para ASN ini dijamin dapat menjalankan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Dalam Bimtek ini, seluruh ASN akan diberikan pemahaman dan juga pembekalan agar nantinya, dalam proses melakukan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai aturan,”ungkapnya.
Selain itu, Bimtek seperti ini sudah yang ke empat kali dilakukan semenjak LPP ini berdiri.
“LPP Gurindam ini, mempunyai ruang lingkup wilayah penyelenggaraan sebanyak 20 Provinsi di Indonesia dengan Akreditasi B dari LKPP,”ungkapnya.
Sementara ditempat yang sama Sekretaris Sudarmanto Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kabupaten Bintan, mengakui bahwa di lingkungan pemerintah Bintan masih banyak orang-orang atau pejabat yang belum memperoleh sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
“Kami akui bahwasanya pejabat fungsional PBJP belum semuanya memiliki sertifikat dan hanya ada dua orang saja yang telah memiliki sertifikat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan,” katanya.
Ia menjelaskan , pada tahun 2020 seluruh pejabat fungsional PBJP wajib memiliki sertifikat, apabila tidak juga memiliki sertifikat terpaksa pihaknnya akan meminjam pejabat dari Kabupaten/Kota lain atau juga provinsi, yang telah mengantongi sertifikasi.
“Kami harapkan seluruh ASN yang ikut bimtek dan ujian ini lulus semuanya dan yang pasti mengikuti segala prosedur dan aturan yang telah ditetapkan panitia,” pungkasnya.
Penulis: Jho
Editor: Moh Dan
