TANJUNGPINANG, Kepri.info – Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi Rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengevaluasi perkembangan inflasi Juni 2025 dan mempersiapkan langkah strategis menghadapi bulan Juli 2025, di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, pada Senin (21/07/2025).
Dari data BPS Kota Tanjungpinang menunjukkan perkembangan inflasi Pada Juni 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) di Kota Tanjungpinang sebesar 0,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,60.
Andil terbesar inflasi y-on-y diberikan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,5628 persen.
Secara year to date (y-to-d) Kota Tanjungpinang bulan Juni 2025 mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.
Andil terbesar deflasi y-to-d diberikan oleh kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,4107 persen.
Dan secara month to month (m-to-m) Kota Tanjungpinang bulan Juni 2025 mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.
Andil terbesar deflasi m-to-m diberikan oleh kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,0706 persen.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menyampaikan bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Dalam hal ini Pemko Tanjungpinang terus berkomitmen menjaga kestabilan harga dan telah menunjukkan koordinasi yang baik namun tetap kita tidak boleh lengah. Terus lakukan evaluasi berkala bersama stakeholder terkait guna memastikan pengendalian inflasi berjalan efektif”, ujarnya.
Zulhidayat juga menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi yang menjadi prioritas untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Ia juga berharap agar inovasi yang implementatif seluruh jajaran TPID bisa dilakukan secara efisien dan efektif.
Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Sudarta, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja TPID Kota Tanjungpinang terkait langkah kongkret yang telah dilaksanakan.
Sudarta menyampaikan dalam rangka pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna menjaga ketersediaan pasokan termasuk optimalisasi fungsi BUMD pangan sebagai offtaker dan pelaksana KAD.
“Selain itu, penguatan kolaborasi dan sinergi antar lembaga dan instasi yang terlibat dalam kegiatan Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), melakukan efisiensi rantai distribusi pangan strategis serta penyelesaian peta jalan (roadmap) TPID 2025-2027 sebagai dasar pelaksanaan program pengendalian inflasi di Tanjungpinang kedepannya”, pungkas Sudarta. (Redaksi/rilis)
