Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang baik adalah cita-cita Pemerintah Provinsi Kepri dan sangat diharapkan oleh masyarakat dimanapu. Begitu juga dengan ketersediaan air bersih.
Hal ini dikatakan Isdianto saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bintan, tepatnya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepri di Tanjung Uban kemudian dilanjutkan meninjau keberadaan waduk Jago yang juga berada di Tanjung Uban.
Dalam kunjungan ini Isdianto bersama wakil ketua DPRD Kepri Dewi Kumala Sari serta anggota DPRD lainnya yakni Lis Darmansyah dan Rudi Chua. Tampak hadir juga Asisten I Pemprov Kepri Raja Ariza, Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana dan direktur RSUD Kepri Tanjung Uban Kurniakin W A. Girsang.
“Dari pagi tadi, saya bersama Anggota DPRD Kepri ke RSUD Tanjung Uban, laku ke Waduk Jago. Hal ini kita lakukan karena kita sadar kesehatan dan ketersediaan air beraih adalah sangat penting bagi masyarakat,” kata Isdianto, Sabtu (13/6) kepada wartawan.
Menurut Isdianto, setelah mendengarkan aduan dan laporan menyangkut keberadaan RSUD Tanjung Uban yang perlu dilakukan pengembangan agar bisa meningkatkan pelayanan. Sementara ketersediaan lahan di RS tersebut terbatas. Maka Isdianto memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kepri untuk segera melayangkan surat kepada pihak PT. BMW agar mau menyediakan lahannya untuk rencana pengembangan RS tersebut. Mengingat RSUD Tanjung Uban berbatasan langsung dengan lahan milik PT BMW.
“Segera kita minta Dinas Kesehatan untuk menyurati PT BMW. Dan hari Selasa besok kita undang pihak BMW untuk membicarakan masalah ini. Kita harap pihak mereka mau menghibahkan lahan yang kita butuhkan untuk pengembangan. Namun jika harus melalui proses ganti rugi atau apapun bentuknya, kita akan tetap membutuhkannya,” kata Isdianto.
Lahan yang dimiliki RSUD saat ini hanya seluas 2,5 hektar. Dan sudah tidak bisa lagi dikembangkan secara fisik. Sementara lahan minimal yang dibutuhkan untuk pengembangan adalah seluas 10 hektar.
“Kita akan ajukan semaksimal yang kita butuhkan. Dan berapapun luas yang kita dapat nanti, setelah itu baru kita design atau membuat perencanaan. Termasuk didalamnya, berapa besaran anggaran yang dibutuhkan. Yang penting lahan dulu,” kata Isdianto lagi.
Berapapun anggaran yang dibutuhkan nantinya, lanjut Isdianto, akan disampaikan ke Pemerintah pusat. Dari situlah kemudian diharapkan ada sistem sharing anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Masalah penganggaran nanti kita ajukan sharing dengan Pemerintah Pusat,” katanya.
Setelah ada pengembangan nanti, Isdianto juga menegaskan agar pelayanan di RSUD bisa lebih maksimal. Sehingga tidak ada lagi pasien yang mengeluh tidak puas ketika berobat disana.
“Harus diimbangi tentunya. Pelayanan juga harus lebih baik. Bahkan untuk memberikan pelayanan yang baik tidak harus menunggu pengembangan. Tapi harus dari sekarang, karena pelayanan adalah yang utama,” katanya.
