TANJUNGPINANG, Kepri.info – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan X Tahun 2025, Rabu (21/05/2025), bertempat di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang adaptif, profesional, dan berintegritas dalam menjawab tantangan birokrasi modern dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan X ini dipandang bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai investasi strategis untuk masa depan birokrasi. Dengan mengikuti pelatihan ini secara serius dan bertanggung jawab, para peserta diharapkan dapat menjadi pemimpin perubahan yang mampu menerjemahkan visi pembangunan nasional ke dalam langkah nyata di lapangan.
Pada sesi sore, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, tampil sebagai narasumber dengan materi bertema Wawasan Kebangsaan, Kepemimpinan Pancasila, dan Integritas dalam Era Digital. Dalam paparan komprehensifnya, Sekda menyampaikan bahwa kepemimpinan birokrasi saat ini tidak bisa lagi bertumpu pada pola lama yang stagnan, melainkan harus progresif dan berbasis teknologi informasi.
“Pemimpin publik tidak cukup hanya andal secara administratif. Di era disrupsi digital, pemimpin harus mampu membangun budaya kerja yang responsif, kolaboratif, serta mampu membaca arah perubahan dengan cepat,” ujar Adi.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa transformasi digital di sektor publik harus dibarengi dengan transformasi karakter kepemimpinan. Pemimpin tidak hanya dituntut cakap teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kebangsaan yang tinggi.
Adi Prihantara menekankan pentingnya soft skills seperti kemampuan komunikasi, membangun jejaring (networking), berpikir kreatif, dan memiliki visi yang jelas. Di tengah masyarakat yang semakin kritis dan berdaya saing tinggi, pemimpin ASN dituntut menjadi panutan, penggerak, dan penyelesai masalah, bukan sekadar pelaksana prosedur.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan lintas generasi dalam tim birokrasi modern, terutama dalam menghadapi dominasi generasi milenial dan generasi Z. “Pemimpin harus mampu menjadi jembatan yang memadukan semangat muda dan pengalaman, dengan lingkungan kerja yang fleksibel dan humanis,” ungkapnya.
Selain itu, Adi mengajak seluruh peserta pelatihan untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja. Inovasi tidak harus selalu berbasis teknologi tinggi, tetapi yang penting adalah memberikan solusi atas permasalahan publik secara kreatif, berdampak, dan dapat direplikasi secara luas.
“Kita harus berhenti berpikir bahwa birokrasi adalah lambat. Dengan semangat inovasi, kita buktikan bahwa birokrasi bisa lincah, melayani, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya di hadapan peserta pelatihan. (Redaksi/rilis)
