TANJUNGPINANG,Kepri.info – Pembangunan Kepulauan Riau sulit dilakukan jika hanya mengandalkan dana APBD yang terbatas,Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan lobi-lobi di Pemerintah Pusat.
“Uang kita (Provinsi Kepri) sedikit jika dipergunakan mengurus 2408 pulau, 394 pulau berpenghuni, kemudian 20 pulau berbatasan dengan negara tetangga,” kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa (1/10/2024).
Menurut Ansar, APBD Kepri sebesar 3,7 triliun, Rp850 miliar dibagi hasil dengan kabupaten/kota, kemudian Rp1,3 miliar untuk membiayai pendidikan dan kesehatan, Rp200 miliar disalurkan untuk dana aspirasi anggota DPRD Kepri.
Sisa anggaran kemudian dipergunakan untuk membayar gaji plus tunjangan penghasilan 500-an pegawai non guru, operasional 43 OPD (Dinas), lalu bantuan masjid, mushala, serta yayasan yang pada tahun 2024 ini sebesar Rp114 miliar.
Selain itu Pemprov Kepri di tahun ini juga menyalurkan bantuan sosial kemasyarakatan kepada RT/RW, lurah, LPM, BPD, Posyandu, pendamping keluarga, Babinsa, Babhinkamtibmas, Babinpotmar, dan Babinpotdirga.
“Kita berhemat untuk membangun kabupaten/kota. Makanya saya cari duit terus ke Jakarta, ke kementrian, ke mana-mana. Tapi hasilnya Alhamdulillah,” ungkap Ansar.
Di hadapan warga Kampung Teladan, Gudang Minyak, dan Tanjungunggat, Senin (30/9) malam, Ansar memaparkan dana pusat yang berhasil “ditarik” ke Kepulauan Riau.
Tahun 2023, Kepri mendapatkan batuan jalan inpres sebesar Rp609,4 miliar yang dibangun di tujuh kabupaten/kota, kemudian dana sebesar Rp400 miliar dari Kementrian Perhubungan (termasuk dua kapal Roro – Bahtera Nusantara 1 dan 3), perpanjangan landasan Bandara Raja Haji Abdullah Karimun.
Untuk Pulau Penyengat, dalam kurun dua tahun Ansar berhasil mendapatkan hampir Rp50 miliar untuk merevitalisasi pulau pusat pemerintahan Kerajaan Melayu itu, termasuk rencana membangun Tugu Bahasa di Pulau Penyengat.
“Kalau mengandalkan APBD tak mampu kita. Maka harus cari uang terus,” sebut Ansar.
Atas alasan inilah mantan Bupati Bintan dua periode ini juga rutin mengundang menteri-menteri dan tamu tamu dari luar negeri untuk datang ke Kepulauan Riau.
“Kalau tidak cari uang ke pusat, maka akan lama membangun Kepri. Pembangunan di Kepri tidak bisa terfokus di satu kabupaten/kota. Harus merata dan seimbang,” tegasnya.
Ke depan Provinsi Kepri diyakini Ansar masih membutuhkan anggaran dari pusat lebih banyak lagi.
Hasrat untuk kembali memimpin Kepri ditegaskan Ansar adalah demi melanjutkan program-program pembangunan yang telah berjalan yang harus dikembangkan.
“Namun kemampuan kita sangat terbatas sehingga sangat membutuhkan dukungan anggaran Pemerintah Pusat,” imbuhnya.
Mencalonkan diri bersama Nyanyang Harris Pratama ditegaskan Ansar menjadi jawaban agar dapat menarik anggaran pusat lebih besar lagi.
“Pak Nyanyang merupakan kader Partai Gerindra yang dipimpin Pak Prabowo. Kita butuh dukungan Presiden karena beliaulah yang menunjuk menteri-menteri,” tutup Ansar. (rik)
