TANJUNGPINANG,Kepri.info – Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Bappelitbang dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Camat se-Kota Tanjungpinang. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Agus Djurianto, turut hadir secara virtual bersama tim ahli dari LP2S Semarang yang memaparkan rancangan awal RKPD, Senin (06/01/2025).
Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Riono menekankan pentingnya RKPD dalam pemenuhan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak dasar masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang atau tidak mampu.
Riono memperkenalkan program strategis yang mencakup Kartu Tanjungpinang Berbenah, terdiri dari lima kategori yaitu, Pendidikan Gratis 100%, termasuk seragam sekolah, buku, dan LKS, Biaya Kesehatan Gratis 100% bagi non-pengguna BPJS, Subsidi Biaya Air Bersih Gratis melalui kartu identitas khusus, Bantuan Modal Usaha bagi pelaku usaha kecil, Insentif Khusus bagi masyarakat tertentu.
“Program ini kami rancang untuk memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi, terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu. Dengan sinergi antara perangkat daerah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ungkap Riono.
Riono juga memaparkan tiga sektor prioritas dalam Program 100 Hari Kerja Wali Kota terpilih (2025–2030) yaitu, Meningkatkan transparansi, interaksi dua arah, dan penyebaran informasi yang efektif, Meningkatkan fasilitas sekolah, melaksanakan program sholat berjamaah di sekolah, mengadakan pelatihan guru, dan menciptakan sekolah ramah anak, dan Meningkatkan keterbukaan informasi, memerangi korupsi, mengembangkan inovasi layanan publik, dan memastikan pembangunan infrastruktur yang transparan.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menyampaikan apresiasi terhadap diskusi yang berlangsung. Dalam sambutannya, ia membawa pesan dari Penjabat Wali Kota Tanjungpinang yang tidak dapat hadir secara langsung.
“RKPD ini adalah langkah awal dalam merumuskan RPJMD yang akan menjadi panduan pembangunan lima tahun mendatang. Kita menghadapi banyak pekerjaan rumah di tahun 2026, terutama untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota terpilih. Perencanaan ini harus kita jalankan dengan komitmen tinggi, memastikan semua elemen pembangunan berjalan sinergis,” ujar Zulhidayat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dan keterlibatan masyarakat serta DPRD dalam mengawal implementasi RKPD.
Tim ahli dari LP2S Semarang memberikan pemaparan terkait kondisi ekonomi dan sosial Kota Tanjungpinang. Mereka menyampaikan data bahwa pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang mencapai 4,92%, inflasi stabil, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 81,58, dan tingkat pengangguran serta kemiskinan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
“Melalui analisis yang telah kami lakukan, Kota Tanjungpinang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,92%, dengan inflasi yang stabil, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,58, yang tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga berada pada level yang lebih rendah dibandingkan nasional, sementara Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan kesetaraan yang semakin membaik” Jelas Tim Ahli.
Pada akhir acara, Sekda Zulhidayat menyampaikan agar seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan program-program yang telah dirancang dengan baik.
“Evaluasi berkala dan partisipasi aktif dari masyarakat serta DPRD sangat diperlukan untuk memastikan semua target pembangunan tercapai dengan efisien,” tutup Zulhidayat.
Dengan RKPD ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang optimistis mampu membawa perubahan signifikan menuju kota yang berbudaya, modern, dan sejahtera pada tahun 2026.(Rik)
