TANJUNGPINANG, Kepri.info – Pemerintah Provinsi Kepri mengambil langkah strategis berupa penyusunan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kepri bersama PT Sarana Multi Infrastruktur / PT SMI (Persero) menggelar rapat digelar di Ruang Rapat Gubernur, Lt.4, Gedung A Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (07/07/2025).
Pertemuan tersebut membahas skema pembiayaan alternatif melalui PT SMI untuk mendukung pembangunan strategis daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, dalam sambutannya menekankan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi penurunan celah fiskal daerah.
Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada dana rutin untuk belanja pegawai, tanpa menghasilkan pembangunan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Oleh sebab itu kita mulai berpikir bersama apa yang terbaik menyikapi menurunnya celah fiskal,” ujar Adi.
Dalam diskusi tersebut, Pemprov Kepri mempresentasikan sejumlah rencana pembangunan prioritas yang akan diusulkan untuk dibiayai melalui PT SMI.
Adapun proyek-proyek strategis tersebut mencakup:
• Koneksi Pelabuhan Pelantar 1 dan 2
• Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) sebagai venue Porwil 2027
• Penambahan layanan poli dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah
• Renovasi dan penataan Masjid Nur Ilahi sebagai destinasi wisata religi dan pusat pelayanan publik
• Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan ke Pulau Penyengat
• Revitalisasi kawasan Kota Lama sebagai kawasan UMKM dan destinasi wisata budaya
• Pembangunan Monumen Bahasa sebagai bagian dari penguatan identitas budaya Melayu
Proyek-proyek ini telah dikelompokkan ke dalam lima klaster sektor prioritas yang sesuai dengan kriteria pembiayaan PT SMI, antara lain sektor kesehatan, pariwisata, infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan agar setiap rencana pembiayaan benar-benar mengedepankan asas kemanfaatan dan keberlanjutan.
Ditegaskan pula bahwa proyek yang diajukan harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tidak hanya memperindah, tetapi kita harus fokus pada proyek yang punya dampak sosial dan ekonomi tinggi,” tegas Adi.
Dalam konteks tata kelola, Pemprov Kepri memastikan seluruh rencana pembiayaan akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD yang saat ini tengah difinalisasi.
Gagasan tersebut juga akan dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD terkait.
“Ini soal tanggungjawab bersama. Jangan sampai risikonya hanya ditanggung pemerintah daerah. Karena itu, pembiayaan harus prudent, berorientasi dampak, dan masuk dalam perencanaan yang sah,” tambah Adi.
Pemprov Kepri optimistis, dengan dukungan pembiayaan dari PT SMI, berbagai proyek strategis tersebut akan menjadi pengungkit kemajuan daerah secara merata sesuai dengan visi Gubernur Kepri: Maju, Makmur, dan Merata.
Perwakilan PT SMI,Kepala Divisi Pembiayaan Publik I, Erdian Dharmaputra yang hadir dalam pertemuan tersebut turut menyampaikan mekanisme teknis pembiayaan, termasuk persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.
Proses pengajuan pembiayaan ditargetkan rampung pada Desember 2025 agar pelaksanaan fisik dapat dimulai paling lambat triwulan pertama tahun 2026. (Redaksi/rilis)
