Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penanganan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kerja sosial dan kemanusiaan.
Mendagri Tito dan Gubernur Ansar Tinjau Pemulangan PMI
KEPRI.INFO, BATAM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penanganan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kerja sosial dan kemanusiaan. Mereka yang pulang ke Tanah Air pun harus melalui jalur legal, dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenlu untuk mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
“PMI itu saudara kita, mereka pulang ke Indonesia ini juga dikarenakan ada pembatasan dari Malaysia. Karena ini merupakan kerja sosial dan kemanusiaan, jadi tidak mungkin kita melarangnya,” kata Mendagri di Pelabuhan Internasional Batam Center, Batam, Sabtu (8/5) petang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penanganan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kerja sosial dan kemanusiaan.
Mendagri Tito yang didampingi Gubernur H Ansar Ahmad, Kapolda Irjen Pol Aris Budiman, Danrem 033 WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu dan Wali Kota Batam H Muhammad Rudi meninjau pemulangan PMI melalui Batam. PMI yang diberangkatkan dari Johor Bahru Malaysia itu tiba di Batam sekitar pukul 16.00 WIB. Mendagri Tito melihat langsung langsung bagaimana proses pemeriksaan kepada para PMI ini.
Kehadiran Mendagri memang untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kendala pemerintah daerah dalam menangani pemulangan PMI, sehingga pemerintah pusat bisa sesegera mungkin membantu. Di antaranya dengan membantu mengontrol dan memastikan bahwa PMI yang kembali ini benar-benar sudah menjalani PCR Swab yang hasilnya negatif.
Mendagri Tito dan Gubernur Ansar Tinjau Pemulangan PMI.
Karena saat ini, ketika dilakukan pemeriksaan di Batam, PMI yang terkonfirmasi positif masih sangat tinggi. Angka-angka dari PMI inilah yang juga membuat jumlah yang terkonfirmasi positif menjadi tinggi.
Selain itu, Mendagri Tito juga ingin memastikan agar tidak ada yang kembali melalui jalur ilegal. Mantan Kapolri ini juga mengingatkan untuk aparat penegak hukum mengawasi pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang berpotensi memulangkan PMI ilegal.
“Kita khawatirkan itu bila ada pemulangan TKI ilegal dengan pelabuhan tak resmi. Bahayanya selain pelanggaran hukum, tentu tanpa melewati pemeriksaan dengan protokol kesehatan ketat,” ujarnya.
Salah satu antisipasinya, Mendagri Tito akan menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri agar diterbitkannya SPLP. Surat ini nantinya berlaku sekali jalan dan khusus bagi PMI yang masuk ke Malaysia tanpa surat.
“Tujuannya agar bisa kita mengontrol mereka masuk ke Indonesia menjalani proses pemeriksaan dengan protokol kesehatan,” ujarnya.
Mendagri Tito menyampaikan saat ini pintu masuk PMI ke Indonesia melalui Kepri menjadi beban berat bagi kepala daerah. Apalagi saat ini pintu masuk melalui Riau dan Sumatera Utara
Bila arus pemulangan PMI tinggi dengan fasilitas yang tidak dapat menampung lagi. Tito juga mengatakan, akan kordinasi dengan Gubernur Riau dan Sumatera. Karena kalau di Batam sudah tak bisa tertampung, harus ada pengalihan harus juga.
Dari peninjauan ini, dan berbagai masukan dari daerah, Mendagri Tito segera mengkoordinasikannya dengan pihak terkait di pusat. Sehingga kekurangan daerah bisa diringankan dan masalah ini cepat selesai. Termasuk juga masalah tenaga kesehatan tambahan yang menangani kepulangan PMI.
“Semoga masalah ini cepat selesai dan corona segera hilang dari negeri ini,” kata Mendagri Tito.
Narasi/Foto: Humprohub Kepri.
