Sekdaprov Kepri, H. T. S. Arif Fadillah mengikuti Rakor Teknis Pembangunan Pengolah Limbah Minyak dari kapal di Batam dan Bintan serta Pembangunan Reception Facilities (RF) di Batam, Kepulauan Riau melalui video conference di Rupatama lt.4, kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (6/5).
Mengawali paparannya, Sekda Arif mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah Pusat terhadap setiap kebijakan yang datang terlebih terkait pengelolaan kewilayahan di Kepri yang sebagaimama di ketahui, 96 persen wilayah adalah laut.
Setiap akhir tahun, kata Arif ketika musim utara wilayah laut di Kepri pasti menerima limbah minyak khususnya di Lagoi, Bintan dan Nongsa, Batam sehingga mendapatkan komplain di bidang pariwisata khusunya wisatawan.
“Ini menjadi problem kami, tentu kami senang jika pembangunan pengolahan limbah ini terealisasi, agar kasus ini tidak lagi terjadi,” kata Arif.
Lebih lanjut kata Arif, terkait masalah limbah ini Pemerintah Daerah berharap segers ada regulasi yang jelas dari Pemerintah Pusat pun keterkaitannya dengan lego jangkar juga penting.
“Pemprov dan di daerah juga telah membentuk tim, namun tetap menunggu regulasi dari pusat. Ini menjadi tugas kita bersama,” lanjut Arif.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti mengatakan ada isu yang perlu di bahas dan di selesaikan bersama yakni limbah minyak, maka perlu pembangunan pengolah limbah dan Reception Facilities (RF).
“Isu tumpahan minyak di Kepri sebenarnya sudah lama, dan banyak munculnya di musim utara dan terkait penanganan atau penanggulangan nya telah ada program-program dari Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah,” kata Nani.
Nani juga menjelaskan kembali hasil dari Rakor sebelumnya (16 April 2020), disepakati 6 fokus (tindaklanjut) yakni:1. Operasi intelejen bagi penangkapan di darat dan laut; 2. Kerjasama antar 3 Negara (Indonesia, Malaysia, Singapura); 3. Perkuat Operasi laut ; 4. Penyediaan data “suspect kapal”; 5. Penertiban Tank Cleaning; dan 6. Keanggotaan dalam IOPC Fund.
“Stakeholder terkait semakin menguatkan operasi laut dengan data intelejen, sosialisasi juga diharuskan bagaimana mekanisme pelaksanaannya,” lanjutnya.
Dalam pada itu, Laksamana TNI (Purn.) Marsetio memberikan saran agar kedepannya, jika membahas tentang pengolahan limbah minyak (Tank Cleaning) harus melibatkan semua stakeholder terkait, karena pembangunan pengolahan limbah tadi akan beriringan dan tidak terlepas dengan lego jangkar.
“Intinya di lego jangkar harus ada tank cleaningnya, nanti kita lelang saja namun dengan syarat perusahaan pemenang harus menyediakan sarana prasarana di darat dan laut lengkap, serta harus kerjasama dengan BP Batam karna harus ada kontrolnya,” saran Marsetio.
Marsetio melanjutkan bahwa pihaknya juga telah mendapatkan data terkait penetapan titik mana saja yang menjadi area Lego Jangkar, dan mendukung penuh pembangunan Pengolah Limbah Minyak dan Reception Facilities (RF).
