TANJUNGPINANG, Kepri.info – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) serta mengukuhkan tujuh Pokmaswas baru di Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan. Acara ini berlangsung selama dua hari, dari tanggal 5 hingga 6 Mei 2025, bertempat di Hotel Aston, Tanjungpinang.
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi antara Konservasi Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan di wilayah konservasi.
Adapun tujuh Pokmaswas yang dikukuhkan berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Bintan, yakni: Pokmaswas Gurita Kawal (Kelurahan Kawal, Gunung Kijang), Pokmaswas Bintang Laut (Desa Mantang Baru, Mantang), Pokmaswas Perisai (Desa Mapur, Bintan Pesisir), Pokmaswas Srikandi (Desa Berakit, Teluk Sebong), Pokmaswas Pusat Berkumis (Desa Teluk Bakau, Gunung Kijang), Pokmaswas Camar Laut (Desa Malang Rapat, Gunung Kijang), dan Pokmaswas Dugong (Desa Pengudang, Teluk Sebong).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan strategis ini, dan menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut Kepulauan Riau yang 96 persen wilayahnya merupakan perairan.
“Peran Pokmaswas sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kawasan konservasi. Laut kita adalah permata biru Indonesia, kekayaan yang harus kita jaga bersama,” ujar Nyanyang Haris Pratamura.
Wakil Gubernur juga menyoroti urgensi peningkatan pengawasan terhadap pencemaran laut yang sering terjadi, terutama saat musim angin utara antara Oktober hingga Januari. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, termasuk koordinasi erat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta pihak kedutaan besar terkait.
“Hal ini kami nilai sangat krusial untuk mencegah dan menangani pencemaran lintas batas yang dapat mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya pesisir di wilayah perairan perbatasan Indonesia,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa kendati anggaran pemerintah terbatas, kekuatan masyarakat yang terorganisasi dan terlatih akan mampu menghadapi berbagai tantangan pengelolaan laut.
“Semoga dengan pelatihan ini, sistem pengawasan kawasan konservasi di Kepulauan Riau akan semakin kokoh, berbasis partisipasi masyarakat, dan mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di masa depan,” tutupnya. (Redaksi/rilis)
