BATAM, Kepri.info – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menghadiri pelantikan pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Kepri dan K-SPSI Kota Batam, yang digelar di Hotel Golden View, Bengkong, Batam, Sabtu (09/8/2025).
Pelantikan DPD K-SPSI Provinsi Kepri dan DPC K-SPSI Kota Batam periode 2025-2030 menjadi acara yang sangat spesial dengan kehadiran tokoh nasional ternama, Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan, sebagai narasumber dalam diskusi tentang isu-isu ketenagakerjaan.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang menyampaikan bahwa Kota Batam sebagai motor penggerak ekonomi Kepri telah lama dikenal sebagai kota industri yang menyerap ribuan tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari elektronik, galangan kapal, logistik, hingga industri manufaktur.
“Di tengah dinamika pertumbuhan tersebut, keberadaan K-SPSI memiliki arti strategis bagi pemerintah dan juga pengusaha. Tentunya untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak pekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan jika K-SPSI adalah mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan pemerintah.
Menurutnya, pekerja adalah pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pekerja yang solid dan konstruktif guna menjaga hubungan industrial yang harmonis.
“Kepada pengurus baru, saya menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antar anggota dan lintas sektor, memprioritaskan komunikasi efektif dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, serta terus mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas pekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD K-SPSI Kepri, Syaiful Badri Sofyan, menjelaskan bahwa kehadiran tokoh nasional dan Ketua Umum K-SPSI tidak hanya untuk melantik pengurus baru, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang berbagai isu ketenagakerjaan.
“Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia sangat kompleks dan beragam, mulai dari tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas SDM tenaga kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, hingga tantangan terkait upah dan kesejahteraan pekerja itu sendiri,” tutupnya. (Redaksi/rilis)
