Rakorda ini menjadi forum strategis dalam membangun koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparatur desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang terpadu dan berkelanjutan.
Sebanyak 1.429 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD, serta unsur terkait lainnya dari 275 desa se-Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid dengan peserta hadir secara langsung maupun virtual dari seluruh kabupaten/kota di Kepri.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa desa saat ini dituntut menjadi lebih mandiri, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat disparitas kapasitas aparatur desa dan BPD dalam pengelolaan administrasi, koordinasi kewilayahan, hingga optimalisasi kelembagaan desa.
“Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala di daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah taktis dalam memperkuat pembangunan desa ke depan,” ujar Nyanyang.
Nyanyang juga menyoroti penurunan alokasi Dana Desa di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2026. Kepri memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp77,76 miliar untuk 275 desa atau mengalami penurunan sekitar 64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi desa dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat membangun desa.
“Penurunan anggaran tidak boleh melemahkan semangat kita. Justru kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar lebih inovatif, adaptif, serta mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola administrasi yang akuntabel, pengembangan kerja sama antar desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap berjalan optimal dan berdaya saing.
Pada kesempatan tersebut, Nyanyang juga menegaskan bahwa hasil Rakorda akan dibawa ke Musyawarah Pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau.
“Saya akan menyampaikan langsung rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau agar kebijakan pusat nantinya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Nyanyang mengajak seluruh peserta Rakorda untuk terus memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pembangunan desa di Kepulauan Riau.
“Mari kita jadikan Rakorda ini sebagai momentum memperkuat sinergi dan memastikan desa-desa di Kepulauan Riau mampu menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif, maju, dan berdaya saing,” ajaknya.
Turut hadir secara virtual para bupati se-Provinsi Kepulauan Riau, para kepala desa, serta jajaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kepri.
Hadir pula Kepala Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri Misbardi, Koordinator Program P3MD Kepri Muhammad Irfan, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kepri Mindoko dan Munawir. (*)
Redaktur: Suaib
