BATAM, Kepri.info – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka secara langsung Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di Ballroom Lantai 6 Harmoni One Hotel, Senin (25/8/2025).
Ia menegaskan bahwa penguatan PAD memiliki peran vital untuk mendukung pembangunan daerah.
Ia mencontohkan, dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada Maret 2025 lalu di Surabaya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa Batam termasuk salah satu dari sembilan daerah dengan kemandirian fiskal paling kuat di Indonesia.
“Kemandirian fiskal Batam tercermin dari komposisi APBD kita, di mana lebih dari 42 persen bersumber dari PAD. Bahkan untuk proyeksi APBD 2026 sebesar Rp4,4 triliun, sekitar Rp2,4 triliun di antaranya ditopang dari PAD. Ini tentu menunjukkan bahwa Batam semakin kokoh dalam menguatkan kemandirian fiskalnya,”ungkapnya.
Menurutnya, prestasi tersebut tidak akan tercapai tanpa kontribusi dan dedikasi dari semua pihak, termasuk aparatur dan pemangku kepentingan yang terus mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah.
“Acara sosialisasi ini penting agar kita memiliki pemahaman yang sama, sekaligus bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran bersama,” ucapnya.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, realisasi penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB di Batam saat ini sudah mencapai 74 persen.
Ia optimistis, dengan kerja sama yang solid, target akhir tahun bisa menembus 100 persen bahkan lebih.
Menurutnya, semakin kuat PAD Batam, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah kota untuk menghadirkan kebijakan strategis.
Hal itu termasuk dalam mendukung 15 program prioritas Kota Batam yang sudah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau PAD kita cukup kuat, maka banyak kebijakan yang bisa kita lakukan. Semua kembali untuk kepentingan masyarakat Batam agar pembangunan berjalan lebih cepat, merata, dan berkesinambungan,” pungkasnya. (Redaksi/rilis)
