TANJUNGPINANG,Kepri.info – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, menerima audiensi perwakilan PT Antam Tbk yang diwakili oleh Bapak Widodo di Ruang Kerja Sekda, Gedung A, Lantai III, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/3/2025).
Pertemuan itu membahas proses penyerahan aset berupa lahan seluas 158 hektare di Sungai Enam, Kabupaten Bintan.
Lahan tersebut sebelumnya merupakan milik PT Antam dan telah menjadi aset negara setelah diambil alih melalui Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Perwakilan PT Antam Tbk, Widodo, selaku Aset Manajemen Senior Spesialis, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa dalam proses pengidentifikasian guna pengosongan lahan sebelum diserahterimakan ke Kementerian Keuangan, ditemukan permasalahan di lapangan karena sebagian lahan tersebut telah menjadi tempat tinggal bagi beberapa masyarakat.
“Oleh karena itu, kami minta dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kepri agar proses serah terima aset serta pengosongan lahan oleh pihak kementerian dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kepri, Adi Prihantara, menekankan pentingnya langkah mitigasi sosial sebelum pencatatan dan pengosongan lahan dilakukan. Ia mengusulkan adanya sosialisasi intensif kepada masyarakat yang sudah tinggal di lahan eks Antam, agar memahami status lahan tersebut.
Adi juga mengusulkan agar masyarakat terdampak diberikan solusi berupa relokasi atau tempat tinggal pengganti di lokasi terdekat, sehingga mereka tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan mencari nafkah.
“Kami berharap proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Sosialisasi harus dikedepankan agar masyarakat paham dan tidak terjadi gejolak sosial. Pemprov Kepri siap memfasilitasi agar proses penyerahan aset berjalan lancar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Adi Prihantara.
Sebagai informasi, PT Antam Tbk telah beroperasi di Kabupaten Bintan sejak tahun 1980 dengan fokus pada produksi alumina.
Lahan seluas 158 hektare di Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, tersebut merupakan bagian dari aset operasional perusahaan yang kini sudah tidak lagi digunakan dan telah dikembalikan kepada negara.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan PT Antam, Kementerian Keuangan, dan masyarakat demi terciptanya solusi terbaik bagi semua pihak yang berkepentingan. (Rik)
