Menu

Mode Gelap

Kepri

Pemkot Tanjungpinang Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat

badge-check


					Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah saat menjadi narasumber di Ulasan TV dengan topik “Penerapan Sekolah Rakyat di Kepri Strategi, Tantangan dan Harapan Perbesar

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah saat menjadi narasumber di Ulasan TV dengan topik “Penerapan Sekolah Rakyat di Kepri Strategi, Tantangan dan Harapan", Rabu (10/9/25). (Diskominfo Kota Tanjungpinang)

TANJUNGPINANG, Kepri.info – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan Program Sekolah Rakyat yang di Gagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di dukung penuh oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber di Ulasan TV dengan topik “Penerapan Sekolah Rakyat di Kepri Strategi, Tantangan dan Harapan”, Rabu (10/9/25).

Ia mengatakan penerimaan siswa telah berlangsung dan telah dilaporkan ke pemerintah pusat.

Jenjang SD, kuota dua rombongan belajar dengan total 50 siswa sudah terpenuhi. Jenjang SMP dan SMA juga memenuhi target masing masing 25 siswa, dengan total semua jenjang 100 siswa.

“Alhamdulillah jumlah siswa sudah terpenuhi. Ini satu-satunya sekolah negeri berasrama yang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu”, ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini akan menerapkan sistem boarding school atau asrama, dengan biaya sepenuhnya ditanggung negara bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan 2.

“Sekolah Rakyat ini akan memenuhi seluruh kebutuhan siswa, mulai pendidikan, tempat tinggal, makan minum, perlengkapan belajar, hingga kesehatan seluruhnya ditanggung negara. Dengan harapan anak anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan dapat memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak dari keluarga prasejahtera untuk memutus rantai kemiskinan,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepri, Yeni mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan sepenuhnya program pemerintah pusat.

Setiap Kabupaten/Kota ditargetnya memiliki Sekolah Rakyat. Metode pendidikan Sekolah Rakyat memadukan pendidikan formal standar nasional dengan penguatan karakter, keterampilan, dan pengembangan diri melalui sistem boarding school.

“Maka metode pendidikan Sekolah Rakyat juga berbasis akhlak, kewirausahaan, dan digitalisasi, dan nantinya setiap siswa akan mendapatkan laptop gratis untuk menunjang pembelajaran. Kurikulum yang digunakan sama seperti sekolah umum lainnya, namun ada tambahan sistem yaitu LMS (Learning Management System),” jelasnya. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Sekdaprov Misni Ikuti Talk Show KemenPPPA, Komitmen Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

30 April 2026 - 20:08 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, mengikuti kegiatan talk show sempena Peringatan Hari Kartini Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, Kamis (30/4).

Andi Cori Klarifikasi Polemik “Berbenah” dan PBG, Sebut Akar Masalah Bermula Sejak Era Rahma

29 April 2026 - 23:06 WIB

Tokoh masyarakat Tanjungpinang, Andi Cori Patahuddin,

Dinas Kominfo Kepri Sosialisasikan Nobar Pildun 2026, Wajib Daftar Ke TVRI 45 Hari Sebelum Kickoff

29 April 2026 - 17:50 WIB

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Hendri Kurniadi bersama jajarannya menerima kunjungan Direktur TVRI Wilayah Kepulauan Riau Yenni Marlinda yang juga didampingi jajarannya, Selasa (28/4) di Dompak. F-Kominfo Kepri

Sekda Misni Bekali CPNS Kepri: ASN Harus Adaptif, Berintegritas, dan Jadi Solusi di Tengah Tantangan Zaman

29 April 2026 - 17:37 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan XXV Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Rabu (29/4) F. Kominfo Kepri

Ratusan Izin Perumahan di Keluarkan Pemkot dari 2020 Hingga 2024 Awal, ACP Pertanyaan Pengawasan OPD

29 April 2026 - 14:59 WIB

Andi Cori Patahudin mempertanyakan kelayakannya izin dan pengawasan OPD teknis terhadap 200 lebih izin Perumahan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjungpinang sejak 2020 hingga 2024 Awal. 
Trending di Tanjungpinang