KEPRI.INFO- Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, paparkan transformasi pembangunan berbasis SDM pada Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini digelar bersama BPKP Kepri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/03).
Wali Kota Batam didampingi Sekretaris Daerah Firmansyah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Amsakar menyambut baik langkah BPKP yang melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan atau pre-audit.
Pendekatan pengawasan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sejak awal. Tujuannya adalah memitigasi potensi risiko lebih dini.
“Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP. Kami membutuhkan pandangan dari pihak eksternal untuk menilai secara objektif apakah perencanaan yang disusun benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi daerah, atau masih perlu diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” ujar Amsakar.
Amsakar menjelaskan, Pemerintah Kota Batam tengah melakukan transformasi arah pembangunan. Hal ini sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Fokus pembangunan beralih dari infrastruktur ke penguatan sumber daya manusia (SDM). Amsakar menekankan, masa depan Batam sangat bergantung pada kualitas SDM.
“Masa depan Batam sangat bergantung pada kualitas SDM. Karena itu, kami meluncurkan sejumlah program prioritas, seperti seragam sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, hingga cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang kini telah mencapai 98,12 persen,” jelasnya.
Pemko Batam juga memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program ini mencakup belasan ribu pekerja.
Mereka mulai dari pengemudi ojek daring, imam masjid, hingga penambang pancung. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat Batam memiliki jaring pengaman sosial yang memadai.
Batam telah menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Hal ini terkait program strategis nasional.
Langkah konkretnya antara lain pembentukan koperasi nelayan dan koperasi Merah Putih. Batam juga tengah mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, menjelaskan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah. Ini merupakan agenda prioritas nasional.
Hasil evaluasi dari berbagai daerah nantinya akan dikompilasi oleh BPKP pusat. Laporannya akan disampaikan kepada Presiden.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan atau fraud, dapat dilakukan lebih awal. Jangan sampai perangkat daerah ragu mengidentifikasi risiko, karena dengan mengenali risiko, kita justru dapat mengendalikannya,” ujar Mudzakir.
Mudzakir menambahkan, terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP di Batam. Ini meliputi pendidikan, kesehatan, dan penanganan stunting.
Sektor prioritas lainnya adalah pengentasan kemiskinan serta ketahanan pangan. Tim BPKP akan mengevaluasi program dan anggaran di setiap OPD.
Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap alokasi APBD benar-benar berkontribusi. Tujuannya tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami berharap dukungan data dari seluruh OPD agar proses evaluasi berjalan lancar. Dengan demikian, perencanaan yang disusun tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif dalam implementasinya,” tutup Mudzakir.(Rls)
Redaktur: YL
