Menu ✖

Mode Gelap

Nasional

Anggota Komisi III DPR Riski Faisal: Beri Kapolri Ruang Bekerja, Jangan Bangun Kesan Polri Saling Berhadapan

badge-check


					Anggota Komisi III DPR Riski Faisal Perbesar

Anggota Komisi III DPR Riski Faisal

KEPRI.INFO,JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal, meminta seluruh pihak memberikan ruang bagi Kapolri untuk menata organisasi di lingkungan kepolisian. Ia menegaskan, penilaian terhadap mutasi personel harus didasarkan pada fakta, bukan tudingan yang belum tentu benar.

“Berikan Kapolri ruang untuk bekerja. Jangan bangun kesas seolah-olah Polri saling berhadapan,” ujar Rizki Faisal dalam sebuah pernyataan resmi, Senin.

Menurutnya, tudingan adanya praktik pengelompokan atau penyingkiran kelompok tertentu dalam mutasi internal harus didukung oleh bukti dan indikator yang jelas.

Mutasi jabatan merupakan kewenangan pimpinan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat guna meningkatkan kinerja organisasi.

“Mutasi harus dinilai berdasarkan fakta. Tuduhan regrouping atau penyingkiran kelompok tertentu perlu didukung bukti dan indikator yang jelas,” tegasnya.

Rizki menambahkan, pemberian ruang bekerja bagi Kapolri bukan berarti bebas dari pengawasan.

Pengawasan tetap diperlukan, namun penilaian harus dilakukan secara proporsional dan berbasis hasil kerja, bukan asumsi atau tudingan sepihak.

“Kapolri perlu ruang untuk menata organisasi. Ruang bekerja bukan berarti bebas dari kritik. Pengawasan tetap penting, tetapi penilaian harus proporsional dan berbasis hasil kerja,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar penindakan yang dilakukan Bareskrim Polri di daerah tidak serta-merta diartikan sebagai kegagalan Polda setempat dalam menjalankan tugas.

Keduanya memiliki fungsi dan kewenangan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

“Penindakan Bareskrim di suatu daerah tidak otomatis membuktikan Polda setempat gagal menjalankan tugas. Hal ini jangan dipertentangkan,” ujar Rizki.

Lebih lanjut, ia menegaskan sikap yang harus diambil jika ditemukan masalah di lingkungan Polri: apabila ada kekurangan, lakukan evaluasi; jika ada pelanggaran, lakukan pemeriksaan. Semuanya harus dilakukan berdasarkan bukti, kewenangan, koordinasi, dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

“Kalau ada kekurangan, evaluasi. Kalau ada pelanggaran, periksa. Penilaian harus berdasarkan bukti, kewenangan, koordinasi, dan mekanisme pengawasan yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis: Suaib

Redaktur: Eb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Wujudkan Prajurit Profesional, Koarmada I Gelar Latihan Operasi Amfibi TA 2026

13 November 2026 - 16:18 WIB

Wujudkan Prajurit Profesional, Koarmada I Gelar Latihan Operasi Amfibi TA 2026

KRI Semarang-594 Siapkan 695 Personel untuk Latihan Operasi Amfibi

11 November 2026 - 14:55 WIB

KRI Semarang-594 Siapkan 695 Personel untuk Latihan Operasi Amfibi

Wujudkan Asta Cita, Kemnaker Dorong Dunia Usaha Buka Lebar Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

11 November 2026 - 12:38 WIB

Wujudkan Asta Cita, Kemnaker Dorong Dunia Usaha Buka Lebar Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Pahlawan 2026, Koarmada I Tanamkan Semangat Nasionalisme dan Pengabdian

10 November 2026 - 17:41 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Koarmada I Tanamkan Semangat Nasionalisme dan Pengabdian

Sarasehan di Batam, Rizki Faisal Bersama BNN Bahas: Perlukah Vape Dilarang Total di Indonesia?

7 November 2026 - 19:37 WIB

Sarasehan di Batam, Rizki Faisal Bersama BNN Bahas: Perlukah Vape Dilarang Total di Indonesia?
Trending di Nasional