TANJUNGPINANG, Kepri.info – Menteri Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Republik Indonesia menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kegiatan ini berlangsung di Universitas Maritim Raja Ali, Lantai 1 Gedung A Ismet Abdullah, Dompak, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan koordinasi ini digelar sebagai langkah untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses serta kualitas pendidikan nonformal di wilayah kepulauan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Kemenko PMK, Abdul Haris, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
“Program prioritas Presiden Prabowo, mulai dari Makan Gizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih, menjadi perhatian utama kami. Khusus untuk Sekolah Rakyat, Presiden sangat antusias,” ungkapnya.
Abdul Haris menambahkan, pemerintah akan terus mendorong kerja sama dengan UMRAH dan memastikan dukungan anggaran untuk memperluas pelaksanaan program tersebut.
“Kami berharap UMRAH dapat menindaklanjuti program ini dengan baik, karena dari sisi anggaran Presiden sangat serius. Tahun depan direncanakan akan dibangun 100 Sekolah Rakyat dengan total anggaran sekitar 20 triliun,” ujarnya.
Ia menilai, Program Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.
Sementara itu, Rektor UMRAH, Agung Dhamar Syakti, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kepri.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pembangunan Lab School sebagai sarana penguatan keterampilan mahasiswa.
“Kami berencana membangun infrastruktur Lab School agar lulusan UMRAH dapat langsung terserap di dunia kerja,” ujar Rektor Agung. (Nzl)
Reporter: Nuzli Rhamadhani
Redaktur: Jendaras Karloan
