TANJUNGPINANG,Kepri.info – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Aries Fhariandi, melakukan kunjungan kerja ke Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar menyampaikan sejumlah isu penting terkait perdagangan di Kepulauan Riau, mulai dari perdagangan dalam dan luar negeri, hingga pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan pentingnya dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan terhadap pengembangan KPBPB dan KEK di Kepulauan Riau.
Menurutnya, kedua kawasan tersebut merupakan instrumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian di wilayah Kepri.
“Kita minta Menteri Perdagangan terus mendukung penuh KPBPB dan KEK di Kepri. Karena dua instrumen ini menjadi salah satu daya dorong yang kuat dalam dunia investasi dan perekonomian di Kepulauan Riau,” ujarnya.
Selain membahas KPBPB dan KEK, Gubernur Ansar juga mengusulkan agar Kementerian Perdagangan mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pembangunan pasar rakyat di Kepulauan Riau.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menyediakan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk menjual produk mereka.
“Keberadaan pasar rakyat sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk kebutuhan pokok yang terjangkau, mudah, dan murah. Selain itu, pasar rakyat juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan distribusi kekayaan secara lebih merata,” jelas Ansar.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyambut baik usulan dan laporan yang disampaikan Gubernur Kepri.
Ia menyatakan akan mengoordinasikan usulan tersebut dengan kementerian dan instansi terkait di tingkat pusat.
“Usulan Gubernur Kepri bagus dan tentu harus diakomodir. Kami akan terus mendukung pengembangan KEK dan KPBPB di Kepri sebagai upaya memajukan investasi dan perekonomian daerah,” ujar Budi Santoso.
Langkah ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.(Rik)
