Menu

Mode Gelap

Kepri

Kejati Kepri dan Pemprov Teken MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

badge-check


					Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Kejati Kepri, J. Devy Sudarso saat teken MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial,  diAula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Kamis (04/12/2025). (Nuzli Rhamadhani) Perbesar

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Kejati Kepri, J. Devy Sudarso saat teken MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, diAula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Kamis (04/12/2025). (Nuzli Rhamadhani)

TANJUNGPINANG, Kepri.info – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana.

Penandatanganan berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Kamis (04/12/2025), dan dihadiri seluruh kepala daerah serta kepala kejaksaan se-Provinsi Kepr

Langkah ini menjadi momentum penting menjelang berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan efektif pada Januari 2026.

Kepala Kejati Kepri, J. Devy Sudarso, menjelaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru menekankan pemulihan kondisi dan pemberdayaan pelaku pasca-hukuman, bukan sekadar hukuman badan.

“Ke depan, setelah menjalani hukuman, pelaku tetap wajib bekerja untuk menafkahi diri atau keluarga. Kita dorong kondisi yang restoratif, bukan hanya memenjarakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan kerja sosial diharapkan menekan tingkat kriminalitas serta mengurangi overkapasitas di lapas dan rutan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman ini.

“Ini merupakan transformasi hukum yang lebih modern. Para narapidana tetap dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan mempersiapkan diri kembali ke lingkungan sosial,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung menentukan bentuk kegiatan kerja sosial sesuai kebutuhan daerah.

Ia menyoroti pentingnya keterlibatan mitra strategis seperti Jamkrindo dan kemungkinan dukungan anggaran melalui skema SPAIR dalam APBD.

“Setelah ini, saya akan menugaskan Asisten 2 bersama dinas teknis untuk membahas lebih lanjut dengan Kejaksaan. Saat evaluasi APBD di Kemendagri, kami juga mendorong alokasi anggaran sesuai kemampuan,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa hukum tidak selalu soal memenjarakan.

“Hukum adalah bagaimana memberdayakan manusia agar mereka kembali menjadi lebih baik dan produktif sebagai bagian dari bangsa,” tutupnya. (Nzl)

Reporter: Nuzli Rhamadhani

Redaktur: Jendaras Karloan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Kapolresta Tanjungpinang Hadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI

17 Agustus 2026 - 10:00 WIB

Kapolresta Tanjungpinang Hadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Refleksi Kemerdekaan, Prof Abdul Malik: Generasi Muda Kepri Harus Hayati Perjuangan dan Manfaatkan Peluang Pendidikan

16 Agustus 2026 - 16:28 WIB

Refleksi Kemerdekaan, Prof Abdul Malik: Generasi Muda Kepri Harus Hayati Perjuangan dan Manfaatkan Peluang Pendidikan

Bea Cukai dan PWI Tanjungpinang Perkuat Sinergi, Dorong Informasi Publik yang Akurat dan Berimbang

14 Agustus 2026 - 11:24 WIB

Kepala BC Tanjungpinang bersama Pengurus PWI Pokja Kota Tanjungpinang usai menggelar audiensi dan Silaturahmi, Kamis (13/08)

Rumah Terancam Dilelang, Sulaiman Arofi Pertanyakan Proses Eksekusi di PA Tanjungpinang

14 Agustus 2026 - 00:03 WIB

Rumah Terancam Dilelang, Sulaiman Arofi Pertanyakan Proses Eksekusi di PA Tanjungpinang

Imigrasi Tanjungpinang Tangguhkan 40 Paspor, Perkuat Pencegahan TPPO

13 Agustus 2026 - 12:32 WIB

Imigrasi Tanjungpinang Tangguhkan 40 Paspor, Perkuat Pencegahan TPPO
Trending di Tanjungpinang