oleh

Pendaftaran Ketua MPC Pemuda Pancasila Natuna Dibuka, Berikut Syarat dan Ketentuannya

Gambar Ilustrasi Pemuda Pancasila (Lamhot Aritonang/detikcom).

 

NATUNA, Kepri.info – Melalui surat edarannya Nomor 002.I13/MPC-PP/BTX/VIII/2023, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Natuna membuka pendaftaran untuk calon Ketua MPC PP masa periode 2023-2027.

Pendaftaran calon ketua ini dibuka pada tanggal 14 hingga  20 Agustus 2023 mendatang. Bagi yang berminat bisa datang langsung ke Sekretariat MPC PP Kabupaten Natuna di Jl. Hasanudin no. 53 Kecamatan Bunguran Timur.

Pendaftaran juga bisa terlebih dahulu menghubungi ketua panitia atas nama Syafrizal HP : 081270895095. Atau dapat menghubungi Sekretaris panitia atas nama Wandra HP : 081256961555.

Berikut persyaratan administrasi untuk para calon ketua :
1. Warga Negara Indonesia, dengan bukti Kartu Tanda Penduduk
2. Memiliki Kartu Tanda Anggota Ormas PEMUDA PANCASILA
3. Diutamakan memiliki sertifikat Kaderisasi yang di terbitkan oleh Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila
4. Membuat Surat Pernyataan kesediaan di atas kertas bermaterai cukup disertai biodata
5. Memenuhi Persyaratan lainnya yang di tetapkan sesuai Hasil Komisi A (Organisasi )
6. Menyatakan pengunduran diri Rangkap Jabatan pada jenjang internal organisasi Pemuda Pancasila bila  terpilih.

Berikut Kriteria untuk calon Ketua :
1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945.
3. Memiliki integritas moral dan visioner.
4. Tidak tercela atau tidak sedang terkena vonis minimal 4 tahun dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
5. Tidak terkena sangsi dari organisasi atau skor, atau pemecatan terkecuali telah mendapat rehabilitasi.
6. Memiliki sikap yang tegas, konsisten, serta mampu secara moril dan materil mengemban amanat keputusan organisasi.

Berikut Kriteria/Ketentuan Khusus :
1. Ketua terpilih harus mendefinisikan PAC 100 persen selambat-lambatnya 6 bulan setelah SK ditandatangan oleh Ketua MPW Provinsi Kepri.
2.Apa bila sebagaimana yang dimaksud pada poin diatas tidak dapat terpenuhi, maka Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) akan memberikan sanksi berupa karateker atau menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

Komentar