Menu

Mode Gelap
Gubernur Kepri Fokus pada Penataan Pulau Penyengat melalui APBN 2025 Akp Mayson Pimpin Pengamanan Malam Penutupan Hari Jadi ke-21 Kabupaten Lingga Tahun 2024 Polres Lingga Laksanakan Patroli Skala Besar, Upaya Jaga Kamtibmas yang Kondusif Partisipasi Pemilih Menurun, Hanya 200 dari 552 DPT Hadir di PSU TPS 017 Tanjungpinang Bawaslu Tanjungpinang Tekankan Penyelesaian Rekapitulasi Kecamatan Secara Tepat Waktu Angka Partisipasi Pemilih di Tanjungpinang Pada Pilkada 2024 Tak Memenuhi Target

DPRD Kepri

Terima Aspirasi Orangtua, Suryani: Jangan Ada Lagi Persoalan PPDB dan Evaluasi Secara Komprehensif

badge-check


					Terima Aspirasi Orangtua, Suryani: Jangan Ada Lagi Persoalan PPDB dan Evaluasi Secara Komprehensif Perbesar

Kepri.info – Anggota DPRD Kepulauan Riau Suryani berharap persoalan carut-marut PPDB dievaluasi agar permasalan klasik di dalamnya tidak terus terulang dan jangan ada lagi timbul persolan di tahun berikutnya.

Hal ini disampaikannya disela-sela pertemuan dengan orangtua calon siswa yang tidak diterima oleh SMA yang secara zonasi dekat dengan rumahnya pada Senin (13/07/2020) bersama Plt Gubernur Kepri Isdianto.

“Kita berharap masalah PPDB ini tidak berulang terus dengan masalah yang hampir sama setiap tahunnya. Tentu perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif; SDM (Man), Metode, Sistem/perangkatnya, calon siswanya,” kata Suryani yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau.

Dia menambahkan, DPRD Kepri tentu mengapresiasi kerja keras dinas pendidikan beserta jajarannya termasuk sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak.

“Kita memahami tentu ada keterbatasan-keterbatasan, tetapi hal tersebut harus terus dibenahi agar tidak berulang setiap tahunnya,” tutup Suryani.

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, prestasi.

Pada jalur zonasi dapat menampung hingga 50% dari kuota siswa yang diterima, secara geografis letak-letak sekolah yang bisa dikatakan favorit tidak tersebar secara merata. Dan terimbas dengan konsep zonasi ini . Syarat zonasi dapat diikuti dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan PPDB pada Pasal 14 Ayat 3 yaitu domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono mengungkapkan disaat mendampingi Plt Gubernur Kepri mengunjungi beberapa SMA di Batam mengungkapkan hal yang serupa.

“Jangan sampai ada anak anak yang tidak sekolah pemerintah harus hadir untuk menanganinya, ada usulan untuk menambah RKB baru juga kita tampung tapi kita harus selesaikan juga masalah hulu pendidikan di Kepri agar semua persoalan bisa diselesaikan secara komprehensif,” tambah Raden Hari Tjahyono.

Persoalan zonasi juga, tambahnya, bisa menjadi salah satu indikator penghambat terkait penerbitan Kartu Keluarga dari dinas yang mengeluarkan atau boleh juga menggunakan surat keterangan domisili yang menyatakan sudah tinggal selama 1 tahun. Kemudian ayat 5 menyatakan “Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal”.

“Masalah PPDB inikan persoalan hilirnya banyak sekali sehingga perlu kita cari persoalan hulunya, kita coba bahas nanti bersama Pemprov Kepri utamanya Disdik nanti,” tutup Raden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Rapat Paripurna HUT Kepri ke-22: Ansar Ahmad Paparkan Program Unggulan dan Ajak Sukseskan Pilkada 2024

24 September 2024 - 16:01 WIB

PJ Wali Kota Andri Rizal Apresiasi Pawai Budaya Tanjungpinang 2024

1 September 2024 - 15:25 WIB

Keluhkan Sakit di Bagian Perut, Agung Jalani Perawatan di KPJ Specialist Johor-Malaysia

5 Februari 2024 - 18:28 WIB

Agung Ketahuan Gunakan Strategi “Duit Merah” untuk Menangkan Pileg 2024

1 Februari 2024 - 13:24 WIB

M. Agung Wira Dharma: Siap Berdayakan UMKM, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu, Tingkatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

31 Januari 2024 - 19:36 WIB

Trending di DPRD Kepri