TANJUNGPINANG – Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Organisasi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Suryadi, memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi dalam pembangunan Gedung Satu Gurindam Ismeth Abdullah tahun 2023.
Suryadi memastikan bahwa proses pembangunan gedung tersebut telah berjalan sesuai aturan dan pengawasan yang ketat.
Dalam keterangannya pada Kamis (16/1/2025), Suryadi membenarkan bahwa civitas akademika UMRAH telah memenuhi panggilan dari Satreskrim Polresta Tanjungpinang.
Pemanggilan tersebut dilakukan pada 3 Januari 2025 dan ditujukan kepada Rektor UMRAH, Agung Dhamar Syakti, untuk menyerahkan dokumen terkait pembangunan gedung.
“Saat itu, yang mewakili UMRAH adalah Pak Eko sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tidak ada pemeriksaan atau pengambilan keterangan, hanya penyerahan dokumen sesuai isi surat,” jelas Suryadi.
Ia menegaskan bahwa pembangunan gedung telah sesuai rencana dan diawasi secara ketat oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bahkan, Suryadi menyebut bahwa proses tersebut mendapat apresiasi dari lembaga pengawas, yang memberikan kepercayaan kepada UMRAH untuk mengelola dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 96 miliar pada tahun 2025 untuk pembangunan gedung fakultas kedokteran dan laboratorium terpadu.
“Tidak benar jika dikatakan bahwa pembangunan gedung tidak melibatkan BPKP dan Kejaksaan. Semua sudah diawasi dan sesuai prosedur. Kami juga menunggu hasil pengawasan lanjutan dari pihak kepolisian,” tambahnya.
Sebelumnya, pembangunan Gedung Satu Gurindam Ismeth Abdullah yang menelan anggaran sebesar Rp 106 miliar sempat menjadi sorotan masyarakat.
Proyek tersebut mencakup gedung, sarana prasarana, jalan, serta optimalisasi area sukan.
Dugaan korupsi muncul karena adanya keraguan terkait transparansi dalam penggunaan anggaran.
Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa seorang saksi, yakni PPK UMRAH, untuk mendalami kasus ini.
Pihak UMRAH berharap klarifikasi ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa proses pembangunan telah berjalan sesuai aturan dan pengawasan yang berlaku.(Rik)
