BATAM, Kepri.info – Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Republik Indonesia (RI), Suntana, membuka kegiatan Table Top Exercise National Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2025 di Ballroom Aston Batam Hotel dan Residence Batam, Senin (17/11/2025).
Marpolex 2025 merupakan latihan nasional yang berfokus pada simulasi penanganan tumpahan minyak di laut.
Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
Suntana menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh unsur maritim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman pencemaran laut.
Ia menekankan bahwa setiap instansi harus memiliki kemampuan yang solid, baik dalam koordinasi maupun respon cepat di lapangan.
“Setiap lembaga harus benar-benar siap menangani insiden pencemaran laut, dan memiliki pemahaman yang menyeluruh dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Marpolex bukan sekadar latihan rutin, melainkan sarana memperkuat koordinasi nyata antar instansi.
Ia meminta seluruh peserta untuk mengikuti proses latihan dengan serius dan membangun persepsi bersama dalam upaya menjaga laut Indonesia.
“Kegiatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat langkah bersama dalam melindungi laut kita,” tegasnya.
Batam dipilih sebagai lokasi kegiatan karena berada pada jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk serta berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga memiliki risiko tinggi terhadap insiden pencemaran laut.
Provinsi Kepri, melalui pelaksanaan kegiatan ini, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga lingkungan maritim dan meningkatkan kapasitas penanganan keadaan darurat.
“Keberhasilan mitigasi pencemaran laut tidak hanya bergantung pada peralatan dan teknologi, tetapi juga pada koordinasi yang baik, respon yang cepat, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan,” tuturnya.
Adapun tujuan penyelenggaraan Marpolex 2025 yaitu,
1. Menguji mekanisme komando dan koordinasi antarinstansi saat terjadi tumpahan minyak.
2.Mengidentifikasi potensi hambatan operasional sebelum memasuki tahap latihan di lapangan.
3. Menyatukan data spasial, prosedur, dan standar operasional sesuai peraturan.
4. Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat pertahanan, dan kalangan industri. (rls)
Reporter: Nuzli Rhamadhani
Redaktur: Jendaras Karloan
