Karimun (Kepri.info) – Pengelola SPBU Seiraya di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Andy Gunawan menilai kebijakan satu harga bahan bakar minyak merupaka terobosan dan solusi untuk mengatasi keluhan masyarakat perbatasan.
Kebijakan BBM dengan satu harga tidak berpengaruh bagi pengusaha SPBU karena tinggal memajang harga secara terbuka kepada konsumen, kata dia di Kecamatan Meral, Karimun.
“Pengaruhnya pada masyarakat, terutama di daerah pulau seperti Karimun yang juga daerah perbatasan. Masyarakat sudah lama mengeluhkan perbedaan harga BBM eceran,” kata dia, Jumat.
Harga BBM di daerah pulau mengalami perbedaan sejak lama, seperti premium atau minyak tanah, dengan selisih harga eceran bervariasi, dan sering naik relatif tinggi ketika pendistribusian tersendat sehingga memicu kelangkaan.
Menurut Andy, kebijakan BBM satu harga hendaknya memberikan penekanan pada upaya membantu masyarakat pulau-pulau yang jangkauan distribusinya cukup jauh sehingga harganya menjadi mahal.
“Sebenarnya, pemerintah selama ini sudah menetapkan Harga Eceran Nyata (HEN) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk BBM, tapi kenyataannya, di tingkat eceran melebihi harga yang ditentukan itu,” katanya.
Kebijakan satu harga BBM besutan Presiden Joko Widodo, lanjut dia, juga berdampak positif bagi pemerataan perekonomian disebabkan harga kebutuhan bahan pokok juga dipengaruhi harga BBM, makin tinggi harga BBM maka makin mahal harga sembako.
Menurut Andy, SPBU Seiraya, satu dari dua SPBU di Karimun setelah SPBU Jalan Poros, merupakan SPBU murni dikelola perusahaan swasta, PT Karimun Mas, diresmikan pengoperasiannya pada November 2014 oleh Bupati Karimun semasa dijabat Nurdin Basirun yang kini menjabat Gubernur Kepri.
Selain berorientasi bisnis, dia mengatakan bahwa pendirian SPBU tersebut juga bertujuan untuk membantu warga masyarakat yang setiap tahun dikeluhkan dengan sering putusnya pasokan BBM di SPBU Jalan Poros yang dikelola Perusda Karimun.
“Sama dengan latar belakang berdirinya SPBU ini, maka atas dasar itu pula kami memberikan dukungan kepada pemerintah terkait kebijakan BBM dengan satu harga,” kata dia.
Hanya saja, kata dia, penerapan kebijakan tersebut perlu diperkuat dan dipertegas dengan regulasi yang jelas pula, sehingga tidak menimbulkan kesan “ganti nama”, dulu bernama HET atau HEN, sekarang diubah menjadi “Satu Harga BBM”.
“Agar tidak terkesan ganti nama, maka sistem pengawasan dan pendistribusian BBM juga harus dibenahi, agar tidak ada lagi oknum yang ingin mencari keuntungan dengan menjual harga seenaknya,” katanya.
Di SPBU yang dikelola PT Karimun Mas, harga BBM menurut dia ditempelkan di pintu masuk sehingga dapat dilihat masyarakat luas, sesuai dengan harga Pertamina.
Sumber: Antara
