TANJUNGPINANG,Kepri.info – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau mencatat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,59 persen pada September 2024.
Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 124,96 ribu jiwa atau 4,78 persen, dibandingkan 5,37 persen pada Maret 2024.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Kepri, Margareta Anggorowati, dalam rilis berita statistik mengenai profil kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Kepri, Rabu (15/1/2025).
“Penurunan penduduk miskin pada September 2024 mencapai 13,34 ribu jiwa dibandingkan Maret 2024. Provinsi Kepri saat ini berada di posisi keempat terendah tingkat kemiskinan se-Indonesia,” ujar Margareta.
Margareta menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 1,15 persen pada triwulan III 2024, kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 1,61 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,41 persen, dan peningkatan upah buruh pada Agustus 2024.
“Selain itu, penyaluran bantuan sosial yang optimal pada triwulan III 2024 juga menjadi faktor pendukung signifikan,” tambahnya.
Di sisi lain, Margareta juga melaporkan adanya peningkatan Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk sebesar 0,08 persen, dari 0,349 pada Maret 2024 menjadi 0,357 pada September 2024.
Meskipun mengalami peningkatan, tingkat ketimpangan pengeluaran di Kepri masih masuk dalam kategori sedang.
“Dengan Gini Ratio di bawah rata-rata nasional, yakni 19,75 persen, ketimpangan di Kepri masih relatif terkendali,” jelas Margareta.
Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Kepala Dinas Sosial Kepri, Burhanuddin, menyambut baik penurunan angka kemiskinan ini dan memuji upaya bersama berbagai pihak.
“Kami mendukung sepenuhnya upaya penurunan angka kemiskinan ini. Prestasi ini membuktikan bahwa koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi berjalan dengan baik,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan.
Penurunan angka kemiskinan ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, meskipun tantangan ketimpangan pengeluaran tetap menjadi perhatian bersama.(Rik)
