TANJUNGPINANG,Kepri.info – Pemerintah mencoret daftar list penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi bagi pekerja ojek online (ojol).
Pernyataan itu langsung disampaikan oleh Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyampaikan bahwa ojol tidak termasuk kriteria konsumen penerima BBB Bersubsidi.
Bahlil menganggap bahwa driver ojol merupakan bagian dari usaha sektor swasta yang tak harus disubsidi oleh pemerintah, terlebih kendaraan yang dimiliki driver disediakan oleh perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, driver ojol di Tanjungpinang, Kepulauan Riau mengecam keras pernyataan dari mantan Menteri Investasi itu.
Pay pengemudi ojol di Tanjungpinang menilai apa yang disampaikan bahlil adalah pernyataan yang keliru dan harus di koreksi.
Menurut Ketua Komunitas Bersama Gotong Royong Tanjungpinang ini, Bahlil tidak mengerti dan tak memahami bahwa ojol merupakan pekerjaan yang penghasilannya jauh di bawah rata rata penghasilan masyarakat pada umumnya.
Bahkan ia meminta Bahlil untuk mundur dari jabatan yang di emban, karena tak memahami permasalahan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.
“Bahlil itu tidak tau apa apa, dia tidak pernah terjun langsung menemui masyarakat, terkhusus kami para driver yang ada di seluruh Indonesia, betapa mirisnya kalau dilihat pekerja ojol saat ini,” ungkap Jay.
Jay mengatakan sektor UMKM merasa terbantukan berkat adanya ojol online ini sebagai perantara antara konsumen dan pelaku usaha menengah, sehingga sudah selayaknya para driver online juga mendapatkan hidup sejahtera.
Dia menolak jika driver ojol sejahtera karena punya pendapatan yang fantastis serta mempunyai kendaraan yang mahal dan baru.
“Kendaraan baru dan bagus itu merupakan tuntutan dari perusahaan, perusahaan gak mau terima driver kalau spesifikasi kendaraannya di tahun 2000, maka kami mau tak mau harus kredit motor,” jelasnya.
“Kalau dibilang menyusahkan ya susah, tapi mau bagaimana lagi, kita punya keluarga yang harus dihidupi,” tambahnya.
Ojol lainnya bernama Jay, mengatakan hal yang sama, dia berharap pemerintah punya solusi kebijakan yang pro rakyat dan bukan malah sebaliknya.
“Kami ini tidak sejahtera juga, masih jauh dari harapan, jadi harus betul betul dalam membuat kebijakan agar masyarakatnya sejahtera,” imbuhnya. (Rik)
