Menu

Mode Gelap

Batam

Pemko Tanjungpinang Raih Opini WTP 11 kali berturut-turut dari BPK

badge-check


					Keterangan Foto: Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah foto bersama saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Kepri, di Auditorium Kantor BPK Kepri, Batam, Jum'at (23/05/2025), (Diskominfo Tanjungpinang). Perbesar

Keterangan Foto: Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah foto bersama saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Kepri, di Auditorium Kantor BPK Kepri, Batam, Jum'at (23/05/2025), (Diskominfo Tanjungpinang).

BATAM, Kepri.info – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Kepri, di Auditorium Kantor BPK Kepri, Batam, Jumat (23/05/2025).

“Alhamdulillah atas kerjasama dan kerja keras seluruh Perangkat Daerah, Pemko Tanjungpinang berhasil meraih opini WTP 11 kali berturut-turut, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Lis juga menyampaikan terima kasih atas pemeriksaan dan pembinaan oleh BPK terhadap pertanggungjawaban keuangan Daerah.

“Pemko Tanjungpinang berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” sebutnya.

Atas catatan yang diberikan, Lis mengatakan akan menindaklanjuti untuk perbaikan kedepan.

“Catatan dan masukan akan segera kami tindaklanjuti untuk perbaikan. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan yang baik, maka kami sangat mengharapkan pendampingan dan pengawasan dari BPK Kepri,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini dalam sambutannya mengatakan bahwa penyampaian LHP merupakan tahap akhir dari proses audit keuangan Pemerintah Daerah.

“Laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan daerah dan kewajaran informasi yang disajikan. Opini yang diberikan didasarkan pada empat kriteria utama yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelasnya.

Selain itu, pertimbangan materialitas sangat penting karena dapat mempengaruhi penilaian publik terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah. (Redaksi/rilis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Sekda Misni Pimpin Finalisasi Dua Event Pariwisata Unggulan Kepri 2026

10 Juni 2026 - 16:21 WIB

Sekda Misni Pimpin Finalisasi Dua Event Pariwisata Unggulan Kepri 2026 di Gedung Daerah, Rabu (10/06)

​PWI-BNNP Kepri Mitra Strategis Dalam Rangka Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika

10 Juni 2026 - 00:58 WIB

Pengurus Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau di Batam, Selasa (9/6/2026).

Latsar CPNS 2026 Ditutup, 570 Peserta Dinyatakan Lulus dan Siap Mengabdi Untuk Masyarakat

9 Juni 2026 - 16:20 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni menghadiri Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Selasa (09/06).

Pemprov Kepri dan Kementerian P2MI Perkuat Sinergi, Siapkan Talenta dan Perlindungan bagi Pekerja Migran

9 Juni 2026 - 08:27 WIB

Pemprov Kepri dan Kementerian P2MI Perkuat Sinergi, Siapkan Talenta dan Perlindungan bagi Pekerja Migran

Menteri P2MI Tinjau BP3MI Kepri, Tekankan Pelayanan Prima dan Humanis bagi Pekerja Migran

8 Juni 2026 - 17:46 WIB

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Drs. Mukhtarudin bersama Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri saat melakukan kunjungan di di Provinsi Kepulauan Riau, Senin (08/06)
Trending di Kepri