Menu ✖

Mode Gelap

Batam

Pemko Tanjungpinang Raih Opini WTP 11 kali berturut-turut dari BPK

badge-check


					Keterangan Foto: Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah foto bersama saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Kepri, di Auditorium Kantor BPK Kepri, Batam, Jum'at (23/05/2025), (Diskominfo Tanjungpinang). Perbesar

Keterangan Foto: Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah foto bersama saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Kepri, di Auditorium Kantor BPK Kepri, Batam, Jum'at (23/05/2025), (Diskominfo Tanjungpinang).

BATAM, Kepri.info – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Kepri, di Auditorium Kantor BPK Kepri, Batam, Jumat (23/05/2025).

“Alhamdulillah atas kerjasama dan kerja keras seluruh Perangkat Daerah, Pemko Tanjungpinang berhasil meraih opini WTP 11 kali berturut-turut, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Lis juga menyampaikan terima kasih atas pemeriksaan dan pembinaan oleh BPK terhadap pertanggungjawaban keuangan Daerah.

“Pemko Tanjungpinang berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” sebutnya.

Atas catatan yang diberikan, Lis mengatakan akan menindaklanjuti untuk perbaikan kedepan.

“Catatan dan masukan akan segera kami tindaklanjuti untuk perbaikan. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan yang baik, maka kami sangat mengharapkan pendampingan dan pengawasan dari BPK Kepri,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini dalam sambutannya mengatakan bahwa penyampaian LHP merupakan tahap akhir dari proses audit keuangan Pemerintah Daerah.

“Laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan daerah dan kewajaran informasi yang disajikan. Opini yang diberikan didasarkan pada empat kriteria utama yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelasnya.

Selain itu, pertimbangan materialitas sangat penting karena dapat mempengaruhi penilaian publik terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah. (Redaksi/rilis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Dua Pejabat Eselon IV Kejati Kepri Resmi Dilantik, Penguatan SDM Demi Layanan Hukum yang Lebih Profesional

11 November 2026 - 15:21 WIB

Dua Pejabat Eselon IV Kejati Kepri Resmi Dilantik, Penguatan SDM Demi Layanan Hukum yang Lebih Profesional

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pangkoarmada I Ikuti Tabur Bunga di Perairan Teluk Jakarta

11 November 2026 - 11:02 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pangkoarmada I Ikuti Tabur Bunga di Perairan Teluk Jakarta

Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum, Kapolda Kepri Silaturahmi ke Kejati Kepri

3 November 2026 - 18:15 WIB

Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum, Kapolda Kepri Silaturahmi ke Kejati Kepri

4 Atlet Panjat Tebing Batam Didiskualifikasi, KONI Batam Bantah Tuduhan Asal-Usul

3 November 2026 - 15:28 WIB

4 Atlet Panjat Tebing Batam Didiskualifikasi, KONI Batam Bantah Tuduhan Asal-Usul

Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani Siap Luncurkan Buku “Ilmu Jurnalistik dalam Al-Qur’an

30 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani Siap Luncurkan Buku "Ilmu Jurnalistik dalam Al-Qur'an
Trending di Kepri