KEPRI.INFO–Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan kepastian hukum, penegakan hak asasi manusia, serta peningkatan kesejahteraan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic yang berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (8/6).
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan, serta Direktur Batam Tourism Polytechnic Siska Amelia Maldin.
Kerja sama yang berlaku selama lima tahun ke depan itu menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem pekerja migran yang profesional, berdaya saing global, sekaligus mendapatkan pelindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam menyiapkan ekosistem pekerja migran yang berkualitas dari hulu hingga hilir.
“MOU ini merupakan bagian dari upaya kita membangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam konteks menyiapkan ekosistem di hulunya, yaitu penyiapan sumber daya manusia calon pekerja migran yang skilled worker,” ujar Mukhtarudin.
Menurut Mukhtarudin, arah kebijakan pemerintah saat ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia melalui penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang semakin baik.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, ke depan yang harus kita persiapkan adalah penempatan pekerja migran yang skilled worker. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja kita yang bekerja di luar negeri pada sektor formal bahkan profesional,” katanya.
Mukhtarudin menilai Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
Kondisi tersebut menjadi modal besar dalam pengembangan program pekerja migran yang profesional dan berdaya saing global. “Pemprov Kepri memiliki banyak keunggulan, apalagi berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Karena itu sinergi ini menjadi sangat penting dalam rangka membangun ekosistem pekerja migran dari hulu sampai hilir,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Kepri memiliki potensi geoekonomi yang sangat besar karena berada di jalur perdagangan internasional yang strategis.
Namun, posisi tersebut juga menghadirkan tantangan berupa berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara ilegal.
“Kepri memiliki potensi geoekonomi yang luar biasa yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Namun di sisi lain, wilayah perairan Kepri juga rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, dan aktivitas ilegal lainnya,” ujar Ansar.
Karena itu, Ansar mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BP3MI, serta berbagai instansi terkait dalam melakukan langkah-langkah preventif maupun penegakan hukum terhadap berbagai praktik ilegal tersebut.
“Kami berterima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan TNI, Polri, BP3MI dan seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum secara tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Ansar juga menilai kerja sama dengan dua perguruan tinggi vokasi di Batam akan menjadi modal penting dalam menyiapkan sumber daya manusia Kepri yang mampu bersaing di pasar kerja global.
“Kami memiliki andalan berupa perguruan tinggi vokasi yang kualitasnya sangat baik. Kerja sama ini akan memperkuat upaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja internasional,” katanya.
Lebih lanjut Ansar menjelaskan bahwa Pemprov Kepri selama ini terus mendorong penguatan pendidikan vokasi guna menjawab kebutuhan investasi dan industri yang berkembang pesat di daerah.
“Kami mempolakan pengembangan pendidikan menengah di Kepri dengan memperkuat pendidikan vokasi. Saat ini sekitar 70 persen diarahkan ke SMK agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan investasi yang terus tumbuh di Kepulauan Riau,” jelas Ansar.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian P2MI akan memfokuskan sinergi pada dua pilar utama.
Pertama, penguatan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi calon PMI, keluarga PMI, dan purna PMI melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguasaan bahasa asing, kewirausahaan, serta pemberdayaan ekonomi.
Kedua, penguatan sistem pelindungan yang humanis dan akuntabel melalui peningkatan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran dan lembaga pelatihan kerja, penyediaan layanan pengaduan terpadu, fasilitasi kesehatan, penanganan PMI bermasalah di luar negeri, hingga pemulangan PMI secara layak dan bermartabat.
Selain itu, kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic juga mencakup pembentukan Migrant Center, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, harmonisasi standar kompetensi pekerja migran, sertifikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri.
Turut hadir, Sekretaris Jenderal BP2MI Dwiyono, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Forkopimda Kepri, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi, Kakanwil Kementerian Hukum Kepri Edison Manik, Bupati Karimun Ing Iskandarsyah, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri, serta tamu undangan lainnya. (*)
Redaktur: Eb
