BINTAN, Kepri.info – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang perpajakan, di auditorium lantai 3 kawasan industri Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Lobam. Rabu (22/10/2025).
Kegiatan ini digagas oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD), Bintan yang dipimpin oleh Yuri Aditya Surya.
Penandatanganan dilakukan bersama PT BIIE selaku pengelola kawasan industri, dan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan serta seluruh perusahaan tenant yang beroperasi di kawasan tersebut, sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menjalin komunikasi intensif dengan General Manager PT BIIE, Aditya Laksamana, serta para tenant untuk mendorong partisipasi dalam penandatanganan nota kesepakatan dan fakta integritas tersebut.
“Di Kecamatan Seri Kuala Lobam, tercatat ada 14.023 unit kendaraan bermotor, dengan 7.893 unit atau 56,29% di antaranya menunggak pajak,” ungkap Yuri.
Dari jumlah tersebut, 5.302 unit berada di dalam kawasan industri BIIE.
Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam penagihan pajak adalah keterbatasan akses terhadap wajib pajak yang bekerja di sektor swasta, termasuk di kawasan industri.
Untuk menjawab tantangan tersebut, diluncurkan program Tanjak Lobam (Taat Pajak Lobam) dengan slogan “Bersama Mewujudkan Lobam Taat Pajak”.
Ia berharap, inisiatif ini menjadi contoh awal yang bisa diterapkan di seluruh kawasan industri di Kepri, untuk mendorong kesadaran pajak masyarakat dan sekaligus memperkuat PAD sebagai fondasi pembangunan daerah.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan bahwa kemajuan pembangunan daerah sangat bergantung pada PAD, di mana pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu komponen terpenting.
Namun, masih banyak pekerjaan rumah dalam hal ketertiban administrasi dan penarikan pajak kendaraan maupun alat berat.
Oleh karena itu, gerakan Tanjak Lobam diharapkan mampu menjadi solusi strategis.
“Dunia usaha perlu dilibatkan secara aktif sebagai mitra pembangunan. Gerakan ini tidak hanya sebagai dorongan kepatuhan, tetapi juga sebagai wujud kontribusi nyata sektor industri terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung dan meminta agar program serupa bisa diterapkan di seluruh wilayah Kepri demi menuju kemandirian fiskal.
Ia berharap semoga gerakan ini membawa semangat baru bagi pembangunan Kepri dan mendapat ridho dari Allah SWT. (Advertorial)
