TANJUNGPINANG,Kepri.info – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa seluruh wilayah di Kepri menjadi prioritas dalam percepatan pemerataan listrik tanpa pengecualian.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Dialog Tanjungpinang Pagi RRI bertema “Kepri Terang, Percepat Pemerataan Listrik di Kepri”, yang digelar pada Rabu (19/3/2025).
Dialog ini juga menghadirkan Kepala Dinas ESDM Kepri Muhammad Darwin dan Asisten Manajer Perencanaan PLN UP3 Tanjungpinang, Muhamad Taufik, dengan Apriyani sebagai host.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang mengapresiasi langkah PLN dalam mendukung program Kepri Terang, termasuk melalui penyambungan listrik dengan berbagai skema, seperti transmisi kabel bawah laut, tower crossing, hingga pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Ia menegaskan bahwa kerja sama antara Pemprov Kepri dan PLN berjalan dengan sangat baik dan harus terus berkesinambungan.
“Harapan kami dengan program Kepri Terang, listrik dapat menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga mereka benar-benar bisa menikmati manfaatnya,” ujar Nyanyang.
Kepala Dinas ESDM Kepri, Muhammad Darwin, mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu 2021–2024, Pemprov Kepri berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi dari 93,72% menjadi 98,19% di akhir tahun 2024.
Selain itu, jumlah pulau berpenghuni yang berlistrik meningkat signifikan, dari 96 pulau menjadi 155 pulau.
“Dalam periode pertama kepemimpinan Pak Ansar, program Kepri Terang berhasil sejalan dengan program Indonesia Terang. Kini, di periode kedua, kita melanjutkan upaya mencapai swasembada energi, yang juga menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo,” jelas Darwin.
Ia juga menyoroti peningkatan layanan listrik di beberapa wilayah, dari hanya 14 jam menjadi 24 jam per hari.
Begitu juga dengan subsistem PLN yang meningkat dari 23 menjadi 37 dengan berbagai intervensi, termasuk penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), tower crossing, dan kabel laut.
Pemprov Kepri juga mulai beralih ke energi bersih dengan mengintervensi pulau-pulau belum berlistrik menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal.
Pada tahun 2023, enam pulau telah mendapatkan PLTS Komunal, sementara 10 pulau lainnya mendapatkan solar home system.
“Saat ini, masih ada 38 pulau berpenghuni yang belum berlistrik. Penduduknya rata-rata di bawah 50 KK, bahkan ada yang hanya 10 hingga 15 KK. Jika diberikan genset, operasionalnya cukup berat, sehingga kita mengintervensi dengan PLTS solar home system, di mana setiap rumah mendapatkan satu pembangkit PLTS,” terang Darwin.
Selain itu, sejak 2021 hingga 2024, Pemprov Kepri telah melakukan penyambungan listrik gratis ke 12.764 rumah, dengan anggaran berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per rumah.
Tahun ini, rencana listrik desa akan menjangkau 10 lokasi baru, dengan dua di antaranya menggunakan kabel laut dan tower crossing, sementara delapan lainnya melalui PLTS Komunal.
Asisten Manajer Perencanaan PLN UP3 Tanjungpinang, Muhamad Taufik, menambahkan bahwa dari 419 desa di Kepulauan Riau, 99,7% telah berlistrik. Satu-satunya desa yang belum teraliri listrik adalah Desa Lalang di Kabupaten Lingga.
“Capaian ini merupakan prestasi besar hasil kerja sama yang baik antara PLN dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Taufik.
Dengan sinergi antara Pemprov Kepri dan PLN, program Kepri Terang terus berupaya mewujudkan energi berkeadilan di seluruh pelosok Kepulauan Riau, memastikan masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati listrik secara berkelanjutan. (Rik)
