Oleh : Aulya Arista Khasanah
Kepri.info – Memiliki kawasan yang cukup luas membuat Indonesia terdiri dari 34 Provinsi dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengatur daerah dengan baik dan teratur dibutuhkan manajemen pemerintahan yang harus fokus kedalam satu daerah, dengan adanya otonomi daerah menjadikan pemerintahan Indonesia lebih dapat fokus untuk mengembangkan dan memajukan daerah masing masing dibawah tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan.
Akan tetapi dewasa ini terdapat beberapa kota atau daerah yang seakan tidak mampu menunjukan kemajuan dalam daerahnya salah satunya disebabkan oleh kurang mampunya manajemen pemerintah daerah untuk mengatur hal tersebut. Kondisi infrastruktur di Lmapung menjadi fokus inti pembuatan artikel kali ini. Dengan menggunakan metode studi literatur, penulis mengumpulkan informasi serta lampiran yang mendukung untuk penulisan artikel tesebut.
Kata Kunci : Manajemen Pemerintahan, Infrastruktur, Lampung.
Abstract
Having a large enough area makes Indonesia consist of 34 Provinces under the Unitary State of the Republic of Indonesia. In order to be able to regulate the regions properly and regularly, government management is needed which must focus on one area, with regional autonomy making the Indonesian government more able to focus on developing and advancing their respective regions under the responsibility and authority of the government.
However, nowadays there are several cities or regions that seem unable to show progress in their area, one of which is caused by the inability of local government management to regulate this matter. The condition of infrastructure in Lmapung is the main focus of this article. By using the literature study method, the author collects information and attachments that support the writing of the article.
Keywords: Government Management, Infrastructure, Lampung.
PENDAHULUAN
Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidahasas inilah yang kemudian melahirkan makna otonom, dengan substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Di sampingasas desentralisasi dikenal juga asas dekonsentrasi dengan substansi yang agak berbeda yaitu penugasan dari pemerintah pusat. Makna kewenangan yang diserahkan, dilimpahkan dan ditugaskan sifatnya untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan pemerintahan di daerah. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur daerahnya masing masing melalui otonomi daerah diharapkan dapat mengelola daerah dengan baik salah satunya dengan menciptakan manajemen pemerintahan yang baik.
Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Dalam penulisan artikel non ilmiah kali ini akan dibahas mengenai salah satu isu permasalahan atas manajemen pemerintahan provinsi Lampung yang dewasa ini dikenal memiliki kondisi inftratruktur yang buruk.
PEMBAHASAN
Lampung merupakan sebuah provinsi di bagian ujung selatan Pulau Sumatra, Indonesia. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di Kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota, yaitu Bandar Lampung dan Metro, serta 13 kabupaten. Posisi provinsi Lampung secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Dewasa ini isu kodisi infrastruktur Kota Lmpug dinilai sangat buruk terutama infratruktur jalan di Lmapung yang biasanya digunakan sebagi jalan melakukan segala aktifitas kehidupan sehari hari.
Permasalahan ini tidak hanya menjadi permasalahan baru yak terjadi 2-3 tahun, melainkan berdasarkan kesaksian para warga kondisi jalan Lampung yang memang sangat buruk telah ada dari 10 tahun yang lalu. Kasus ini viral dipertengahan tahun 2023 ketika salah satu influencer asal kota Lampung bernama Bima mulai speak up soal kondisi yang mulai mengkhawatirkan dai Kota Lampung. Banyak diantara pemuda Lampung yang ikut mendukung keputusan Bima yang secara terang terangan mengkritik pemerintahan Lampung di salah satu akun media sosialnya yaitu di instagram dan tiktok.
Kasus tersebut tak lain dan tak bukan merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan karena kurang pemerintah daerah lampung dalam mengelola daerahnya melalui manajemen pemerintahan. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya manajemen pemerintahan yang baik. Beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh Bima disalah satu akun media sosialnya, bahwasannya beberapa alasan mengapa Lampung tidak maju maju jika dibandingkan oleh kota lainnya adalah. Pertama, masyarakat di Lampung itu masih banyak yang terkotak-kotak dengan suku dan agama. Jadi, Lampung itu ada tiga suku yang dominan yaitu suku Lampung, suku Jawa dan suku Bali. Kedua¸ Lampung memiliki banyak SDM unggul tapi tidak menetap di Lampung, sehingga menjadikan Lampung dipimpin oleh orang-orang yang kurang kompeten. Banyak orang-orang pintar yang lahir di Lampung, justru tidak memajukan Lampung. Bahkan, memajukan provinsi lain hingga ke luar negeri. Ketiga, urangnya apresiasi dari pemerintah bagi siswa berprestasi. Keempat, permasalahan yang tidak tuntas dan terjadi berulang-ulang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, masalah infrastruktur jalan yang tidak selesai dan kecurangan di sektor pendidikan.
Permasalahan manajemen keuangan juga merupakan salah satu akar permasalahan dimana Lampung belum dapat mengalokasikan dana pemerintahan dengan baik, Pemerintah Lampung harus dapat mengutakana permasalahan yang lebih urgent terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya salah satunya pembangunan jalan. Oleh karenanya diperlukan adanya manajemen pemerintahan, untuk mengatur kehidupan politik pemerintahan lebih tertata dan efisien lagi.
KESIMPULAN
Manajemen publik adalah pekerjaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik melalui penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia. Kasus kondisi infrastruktur Kota Lampung yang memprihatinkan menjadi salah satu pokok permmasalahan kurangnya pelaksanaan manajemen pemmerinahan yang baik di tingkat daerah. Oleh sebab itu manajemen pemerintahan hadir, untuk mengatur kehidupan politik pemerintahan lebih tertata dan efisien lagi.
SARAN
Setelah mengetahui mengenai pentingnya manajemen pemerintahan dan isu isu terkeni soal kurang pahamanya manajemen pemerintahan di tingkat daerah, penulis berharap, agar pembaca dapat mengambil setiap ilmu dan wawasan baru serta dapat menjadikan artikel ii sebagai bentuk referensi.
DAFTAR ISI
Fallahnda.B (2022)., Profil Provinsi Lampung: Sejarah, Geografis, Demografis, & Peta., https://tirto.id/profil-provinsi-lampung-sejarah-geografis-demografis-peta-gz4B dikutip 11/05/2023 pukul 17:33 WIB.
Rifianty L. (2023)., Awbimax Kritik Kenapa Lampung Gak Maju Maju Part 2, Beberkan 5 Alasan Hingga Sebut Gubernur Antikritik., https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/115368-awbimax-kritik-kenapa-lampung-gak-maju-maju-part-2-beberkan-5-alasan-hingga-sebut-gubernur-antikritik diakses 11/05/2023 pukul 17:30 WIB.
Komentar