Oleh: Ardariyanto, S.I.P, Mahasiswa Program Studi Pasca Sarjana Magester Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji
TANJUNGPINANG, Kepri.info – Pelayaran rakyat yang melayani penyebrangan Kampung Bugis di Kota Tanjungpinang menjadi akses penting untuk konektivitas dan kehidupan masyarakat.
Namun, minimnya perhatian terhadap infrastruktur dan pemberdayaan menyoroti pentingnya implementasi desentralisasi yang lebih kuat di tingkat daerah.
Pelayaran rakyat di Tanjungpinang bukan sekadar transportasi tradisional. Rute seperti Kampung Bugis merupakan jalur yang menghubungkan langsung warga ke pusat keramaian Kota, mendukung aktivitas ekonomi lokal, serta menopang sektor pariwisata.
Sayangnya, kondisi pelabuhan yang terbatas dan armada yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan menjadi tantangan yang terus berulang.
Desentralisasi, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, dinilai menjadi solusi jangka panjang. Melalui otonomi yang diberikan, Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat merancang kebijakan berbasis kebutuhan lokal, seperti peningkatan fasilitas dermaga, regulasi pelayaran rakyat, hingga pelatihan keselamatan bagi para nelayan dan pengemudi perahu.
Pemerintah pusat sendiri telah mendorong revisi Undang-Undang Pelayaran yang memperkuat asas cabotage dan pemberdayaan pelayaran rakyat.
Namun, agar kebijakan ini tepat sasaran, daerah memerlukan ruang gerak yang luas untuk mengatur dan mengeksekusi program sesuai dengan kondisi geografis dan sosialnya.
Tantangan memang tidak sedikit, mulai dari keterbatasan anggaran hingga minimnya koordinasi antarlembaga. Namun, jika desentralisasi dijalankan secara konsisten dan terarah, pelayaran rakyat Tanjungpinang bisa menjadi contoh model konektivitas maritim berbasis lokal yang tangguh dan inklusif. (Opini)
