Oleh : Nadilla Zia Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji
TANJUNGPINANG.Kepri.info – Tanjungpinang, yang dikenal luas sebagai “Kota Gurindam,” bukan sekadar pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini merepresentasikan identitas kultural dan simbol demokrasi daerah di wilayah perbatasan yang strategis baik secara geopolitik maupun ekonomi.
Dengan status ibu kota provinsi, Tanjungpinang seharusnya menjadi cerminan keberhasilan desentralisasi: pemerintahan yang transparan, akuntabel, inklusif, serta memiliki kapasitas untuk merumuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal.
Namun beberapa tahun ke belakang, dinamika politik di Tanjungpinang menunjukkan adanya kemunduran demokrasi lokal melalui maraknya pola dinasti politik.
Dinasti politik, dalam strukturnya, bukan sekadar fenomena keluarga yang “ikut berkompetisi” dalam politik. Dinasti adalah struktur kekuasaan yang berupaya mengendalikan jabatan publik melalui hubungan darah, perkawinan, atau jejaring kekerabatan yang saling menguntungkan.
Dinasti bekerja melalui reproduksi kekuasaan internal: jika seorang anggota keluarga telah berada pada puncak jabatan, maka anggota keluarga lain diproyeksikan untuk menggantikan atau mendampingi posisinya.
Penelitian terbaru menyimpulkan bahwa dinasti politik merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia di era desentralisasi.
Di Tanjungpinang, tanda-tanda dinasti tercermin dari keterlibatan pengurus keluarga dalam partai politik, penempatan jaringan keluarga di struktur legislatif maupun eksekutif, serta praktik saling dukung antar-kerabat dalam pemilu.
Pola pencalonan suami–istri, orang tua–anak, atau kerabat lain menunjukkan bagaimana jaringan politik lokal mempertahankan pengaruhnya melalui romantisasi “pengabdian keluarga terhadap daerah.”
Narasi ini seolah-olah mulia, namun ketika dicermati lebih dalam, ia bekerja sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan jangka panjang. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian politik lokal Indonesia yang menyatakan bahwa identitas keluarga sering digunakan sebagai komoditas elektoral untuk mempertahankan kontrol kekuasaan.
Mekanisme pembentukan dinasti politik di Tanjungpinang tidak terjadi secara kebetulan. Sistem patronase menjadi fondasi yang memfasilitasi proses tersebut. Mereka yang berada di lingkar kekuasaan menggunakan akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan birokrasi untuk memperkuat basis politik keluarga.
Ketika kepemimpinan lokal dilingkari oleh hubungan kekerabatan, regenerasi kader menjadi macet. Partai politik tidak lagi menjadi arena meritokrasi, tetapi instrumen reproduksi kekuasaan keluarga. Minimnya ruang bagi figur kompeten yang bukan bagian dari dinasti pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi lokal.
Dampaknya terhadap desentralisasi sungguh nyata. Desentralisasi dibangun atas asas kepercayaan, yakni harapan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah akan berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Namun konsentrasi kekuasaan dalam lingkar keluarga mengubah arah desentralisasi menjadi sentralisasi lokal. Kekuasaan bukan lagi turun dari rakyat ke pemerintah daerah, tetapi berputar di antara segelintir elite keluarga.
Ironisnya, inilah bentuk konflik nilai paling kontras dalam politik lokal: otonomi daerah lahir untuk mendistribusikan kekuasaan, tetapi justru digunakan untuk mengonsolidasikan kekuasaan.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa daerah yang dikuasai dinasti politik menunjukkan kecenderungan pengelolaan anggaran yang kurang efisien, peningkatan praktik korupsi, dan keputusan birokratis yang bias kepentingan keluarga.
Bahkan, dinasti memiliki kecenderungan mengarahkan kebijakan pembangunan ke sektor-sektor yang menguntungkan jejaring bisnis keluarga atau kroni, bukan ke wilayah yang paling membutuhkan intervensi negara.
Kualitas pelayanan publik menurun karena posisi birokrasi sensitif sering kali diberikan kepada orang yang loyal kepada keluarga, bukan yang kompeten.
Selain itu, dinasti politik menciptakan ruang impunitas. Ketika pejabat publik memiliki hubungan keluarga dengan sesama pemegang kekuasaan, mekanisme kontrol internal melemah.
Kritik dipersonalisasi, bukan ditanggapi sebagai bagian dari usaha perbaikan pemerintahan. Transparansi pun terganggu karena proses pengambilan keputusan cenderung tertutup demi menjaga stabilitas kekuasaan keluarga.
Pada titik ini, masyarakat kehilangan akses untuk memengaruhi kebijakan, dan demokrasi berubah menjadi prosedural belaka.
Namun, Tanjungpinang tidak takdirnya terjerumus dalam praktik politik dinastik. Ada beberapa langkah sistemik yang dapat ditempuh. Pertama, penguatan partai politik. Rekrutmen politik harus berbasis kinerja, bukan relasi darah.
Kaderisasi yang sehat membuka peluang bagi figur muda dan profesional yang memiliki kapasitas untuk memimpin. Kedua, penguatan peran masyarakat sipil. LSM, akademisi, komunitas lokal, dan media massa harus memainkan peran sebagai aktor kontrol sosial membuka informasi, mengungkap pola hubungan kekuasaan, serta mendorong budaya politik yang kritis.
Ketiga, reformasi regulasi pemilu menjadi kebutuhan serius. Bukan dengan melarang anggota keluarga mencalonkan diri, tetapi dengan membangun aturan yang memastikan transparansi hubungan kekerabatan dan mekanisme pencegah konflik kepentingan.
Momentum perubahan ada di tangan masyarakat Tanjungpinang. Ketika warga menilai pemimpin bukan dari nama belakangnya, tetapi dari rekam jejaknya, maka ruang dinasti akan menyusut dengan sendirinya.
Demokrasi lokal hanya dapat tumbuh jika warga berani menuntut pemerintahan yang bersih, kompetitif, dan akuntabel.
Kota Gurindam sepatutnya menjadi kota yang ditata dengan nalar publik, bukan nalar keluarga. Maka menjaga semangat desentralisasi bukan hanya tugas hukum dan lembaga negara, tetapi tugas seluruh warga.
Di tengah kontestasi politik mendatang, pertanyaan paling penting bukanlah siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu dikelola.
Jika Tanjungpinang ingin tetap menjadi kota yang progresif, inklusif, dan sejalan dengan cita-cita otonomi daerah, maka sudah saatnya masyarakat menolak politik yang diwariskan, dan mulai membangun politik yang dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas.
Tanjungpinang memang kota sejarah, tetapi masa depannya tidak boleh menjadi sejarah keluarga.(Opini)
