TANJUNGPINANG, Kepri.info – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) menggelar Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam rangka Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Kamis (14/08/2025).
Peserta yang hadir berjumlah 80 orang terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Tanjungpinang, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak se-Kota Tanjungpinang, dan perwakilan perguruan tinggi.
Dalam laporannya, Yoni Fadri menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan lembaga dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan dan perdagangan orang.
“Adapun maksud dan tujuan, serta besar harapan kami dari kegiatan ini adalah meminimalisasi permasalahan-permasalahan bahkan hingga Zero Case (kasus nol).
Walaupun kita tahu tidak semudah itu menyelesaikannya, untuk penanganan permasalahan sosial ini tanpa adanya kerja sama dari semua sektor sangat sulit dilakukan,” ujar Yoni.
Ia mengibaratkan persoalan sosial seperti fenomena gunung es, apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah sesungguhnya, sedangkan banyak kasus yang belum terungkap atau terlaporkan.
“Semoga melalui kegiatan ini dapat terwujud perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak, serta mencegah tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan orang,” tambahnya.
Yoni juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber, peserta, dan jajaran DP3APM atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin.
“Dukungan dan sinergi kita semua sangat diperlukan agar kita bisa menjadi agen pelopor dan pelapor dalam pencegahan dan penanganan kasus,” tutupnya.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri dalam sambutannya memberikan apresiasi langkah DP3APM dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor yang dianggap strategis untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kota Tanjungpinang.
“Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, maupun perkawinan anak, adalah isu serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dan terintegrasi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena melibatkan lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, hingga perguruan tinggi,” ungkap Elfiani.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi untuk mencapai hasil yang signifikan.
“Kita semua memiliki peran penting. Bukan hanya mencegah, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang layak. Dengan koordinasi yang baik, saya yakin angka kekerasan dapat ditekan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Elfiani berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan forum ini untuk menyamakan persepsi, merumuskan langkah bersama, dan menguatkan jejaring kerja.
“Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum memperkuat komitmen, agar Tanjungpinang menjadi kota yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan,” pungkasnya. (Redaksi/rilis)
