BATAM, Kepri.info – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang dirangkaikan dengan Opening Ceremony Financial Expo di One Batam Mall, Jumat (3/10/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor swasta dalam mewujudkan akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat Kepri.
ia mengapresiasi atas hadirnya OJK Provinsi Kepulauan Riau yang telah berperan besar dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
“OJK memiliki peran yang sangat krusial untuk mencapai target indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029 sebagaimana RPJMN, dan 98 persen pada tahun 2045 sesuai RPJPN,” ujar Ansar.
Ia menambahkan, kebijakan strategis OJK selama ini telah memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Hal ini turut mendukung capaian pertumbuhan ekonomi Kepri yang terus menguat.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri secara year on year pada triwulan II tahun 2025 mencapai 7,14 persen, meningkat 2,24 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 4,90 persen. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi se-Sumatera dan peringkat ketiga nasional setelah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah,” papar Gubernur Ansar.
Ditegaskan pula pentingnya kolaborasi erat antara OJK, pemerintah daerah, dan sektor swasta sebagai kunci keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemrov Kepri terus menjalin kolaborasi dengan OJK guna memperluas jangkauan layanan keuangan di berbagai sektor, seperti koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, pariwisata serta ekonomi kreatif, juga bidang pertanian, kelautan, dan perikanan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepri, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang dikemas dalam bentuk Financial Run dan Financial Expo. Semoga kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam memperluas kemudahan akses layanan keuangan. Semakin banyak masyarakat yang menjadi pengguna layanan keuangan, maka semakin cepat pula target indeks literasi dan inklusi keuangan dapat kita capai,” tutupnya.
Untuk mendukung inklusi keuangan secara berkelanjutan, Pemprov Kepri juga menghadirkan sejumlah kebijakan strategis, di antaranya:
1. Penyaluran modal usaha dengan subsidi bunga/margin 0 persen.
2. Pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
3. Perlindungan nelayan dan petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
4. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
5. Program kemandirian pesantren melalui HEBITREN sejak 2021.
6. Penguatan koperasi dan transformasi koperasi konvensional.
7. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). (Advetorial)
