KEPRI.INFO,Bintan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai upaya memperkuat sinergi kelembagaan di bidang hukum, Selasa (28/7/2026).
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Rusmin, dan Ketua KPU Kabupaten Bintan. Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Rusmin, mengatakan Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya memiliki kewenangan di bidang penuntutan perkara pidana, tetapi juga menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
“Melalui fungsi tersebut, Kejaksaan berwenang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain, serta pendampingan hukum kepada instansi pemerintah guna melindungi kepentingan negara dan memastikan setiap kebijakan serta pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum,” ujar Rusmin.
Selain itu, Rusmin menjelaskan melalui fungsi Intelijen Penegakan Hukum, Kejaksaan melaksanakan deteksi dini, pengamanan, penggalangan, pemetaan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), serta pengumpulan bahan keterangan terhadap berbagai dinamika yang berpotensi memengaruhi kelancaran seluruh tahapan pemilu.
“Peran tersebut merupakan bagian dari tugas Kejaksaan dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, damai, demokratis, dan berintegritas,” tambahnya.
Melalui PKS ini, Kejaksaan Negeri Bintan diharapkan menjadi mitra strategis KPU Kabupaten Bintan, baik melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara maupun melalui Bidang Intelijen dalam mendukung langkah-langkah pencegahan, deteksi dini, mitigasi risiko, serta pengawalan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Penulis: YULI
Redaktur: Suaib
