KEPRI.INFO,JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali mencatatkan prestasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Kepri meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam rangkaian Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2026 yang berlangsung di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemprov Kepri dalam mendorong tata kelola pengadaan barang/jasa yang proaktif. Selain itu, Kepri dinilai berkontribusi dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Riau.
Bagi Kepri, penghargaan tersebut memiliki arti strategis. Sebagai provinsi kepulauan sekaligus wilayah perbatasan yang berada di jalur perdagangan internasional, penguatan tata kelola pengadaan menjadi bagian penting dalam memastikan belanja pemerintah berlangsung efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Rakor UKPBJ 2026 mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas”, yang mencerminkan perubahan paradigma dalam pengadaan pemerintah.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan pengadaan saat ini tidak hanya memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menghasilkan belanja berkualitas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Transformasi tersebut perlu didorong melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.
Salah satu penerapan pengadaan strategis dilakukan melalui konsolidasi paket pengadaan yang dinilai mampu menghasilkan efisiensi anggaran secara signifikan. Di tingkat daerah, konsolidasi paket pengadaan juga dinilai memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat efektivitas belanja pemerintah.
Kepri menjadi salah satu dari lima pemerintah provinsi yang mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayahnya hingga mampu mencapai tingkat kematangan Proaktif.
Peran mentoring tersebut dinilai penting mengingat Kepri memiliki tujuh kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang beragam. Mulai dari kawasan perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas hingga pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam, Bintan dan Tanjungpinang.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Kepri untuk terus memperkuat kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujar Nyanyang.
Ia berharap capaian yang diraih di tingkat provinsi dapat diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.
Nyanyang menegaskan, penguatan tata kelola pengadaan harus terus dilakukan agar setiap rupiah anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kepri berkomitmen mendorong UKPBJ tidak hanya berperan sebagai pelaksana proses pengadaan, tetapi berkembang menjadi mitra strategis pimpinan sejak tahap perencanaan.
Dengan demikian, kebutuhan pemerintah dapat dirancang secara tepat, efisien dan berorientasi pada hasil, sehingga pengadaan barang dan jasa tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(*)
Redaktur: Eb
